Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa
TARAKAN — Komisi I DPRD Kota Tarakan menyoroti keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan hak keuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang hingga saat ini belum diterima sebagian pegawai.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, menyampaikan bahwa pihaknya telah menekan instansi terkait agar proses administrasi dan pencairan dapat segera diselesaikan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, pembayaran TPP dan hak P3K diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. “Alhamdulillah, sebelum Lebaran, bulan ini bisa sudah cair,” ujarnya, Kamis (19/2/26).
Menurutnya, kepastian pencairan hak pegawai penting untuk menjaga stabilitas kinerja pelayanan publik. Keterlambatan pembayaran dinilai berpotensi memengaruhi motivasi kerja ASN dan P3K yang menjadi garda depan pelayanan masyarakat.
Komisi I DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan transparansi proses pencairan serta memberikan informasi resmi kepada pegawai guna mencegah spekulasi dan keresahan di lingkungan birokrasi.
Selain itu, DPRD menekankan bahwa pemenuhan hak keuangan pegawai harus menjadi prioritas, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, ketika kebutuhan ekonomi keluarga meningkat. (ADM)
MAKASSAR – Di tengah agenda kerjanya di Kota Makassar, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara),Dr. H. Zainal…
TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H. Zainal A. Paliwang SH., M.Hum menetapkan…
TANJUNG SELOR - Ketahanan stok pangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dipastikan dalam…
TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mendorong percepatan ekspor…
TANJUNG SELOR – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di Gedung Gadis 2, Rabu (13/5),…
TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama pemerintah kabupaten/kota dan PT Pertamina…