Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa
TARAKAN — Komisi I DPRD Kota Tarakan menyoroti keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan hak keuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang hingga saat ini belum diterima sebagian pegawai.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, menyampaikan bahwa pihaknya telah menekan instansi terkait agar proses administrasi dan pencairan dapat segera diselesaikan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, pembayaran TPP dan hak P3K diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. “Alhamdulillah, sebelum Lebaran, bulan ini bisa sudah cair,” ujarnya, Kamis (19/2/26).
Menurutnya, kepastian pencairan hak pegawai penting untuk menjaga stabilitas kinerja pelayanan publik. Keterlambatan pembayaran dinilai berpotensi memengaruhi motivasi kerja ASN dan P3K yang menjadi garda depan pelayanan masyarakat.
Komisi I DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan transparansi proses pencairan serta memberikan informasi resmi kepada pegawai guna mencegah spekulasi dan keresahan di lingkungan birokrasi.
Selain itu, DPRD menekankan bahwa pemenuhan hak keuangan pegawai harus menjadi prioritas, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, ketika kebutuhan ekonomi keluarga meningkat. (ADM)
KRIAN, SIDOARJO - Play On Anak Krian 2 menghadirkan ruang belajar alternatif bagi anak melalui…
BANGKALAN — Budaya literasi di lingkungan perguruan tinggi kembali menjadi perhatian melalui Seminar Nasional bertajuk…
SIDOARJO — Pendidikan nonformal menjadi salah satu ruang penting dalam membantu anak-anak mendapatkan pendampingan belajar…
TANJUNG SELOR – Polemik kontrak publikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau kepada perusahaan media berbadan hukum…
Perpustakaan Asheeqa Ilmi Desa Bulang Jadi Lokasi KKN Tematik Literasi ITS, Seribu Buku Dikatalogkan dan…
JAWA TIMUR - Semangat Hari Anak Nasional 2026 terasa begitu hidup di halaman Balai Kota…