Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa
TARAKAN — Komisi I DPRD Kota Tarakan menyoroti keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan hak keuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang hingga saat ini belum diterima sebagian pegawai.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, menyampaikan bahwa pihaknya telah menekan instansi terkait agar proses administrasi dan pencairan dapat segera diselesaikan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan yang dilakukan, pembayaran TPP dan hak P3K diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. “Alhamdulillah, sebelum Lebaran, bulan ini bisa sudah cair,” ujarnya, Kamis (19/2/26).
Menurutnya, kepastian pencairan hak pegawai penting untuk menjaga stabilitas kinerja pelayanan publik. Keterlambatan pembayaran dinilai berpotensi memengaruhi motivasi kerja ASN dan P3K yang menjadi garda depan pelayanan masyarakat.
Komisi I DPRD juga meminta pemerintah daerah memastikan transparansi proses pencairan serta memberikan informasi resmi kepada pegawai guna mencegah spekulasi dan keresahan di lingkungan birokrasi.
Selain itu, DPRD menekankan bahwa pemenuhan hak keuangan pegawai harus menjadi prioritas, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, ketika kebutuhan ekonomi keluarga meningkat. (ADM)
SIDOARJO— Langit malam menjadi ruang belajar bagi anak-anak sekaligus ruang tumbuh bagi masyarakat. Sebanyak 112…
NUNUKAN - Dorongan pengembangan Olahraga Domino terus digaungkan Ketua Orado Nunukan, H. Ladullah. Ajakan itu…
MOJOKERTO— Secangkir kopi di tengah alam ternyata bisa menjadi pintu masuk menuju percakapan tentang pengalaman,…
TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kaltara…
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengadakan Rapat Pemantapan Persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Nunukan…
NUNUKAN – Penyandang disabilitas di Kabupaten Nunukan kini mendapatkan identitas resmi untuk mendukung pemenuhan hak…