DPRD Tarakan Sebut Sekolah di Pesisir Belum Tersentuh Layanan MBG

TARAKAN – Program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subiato sudah berjalan kurang lebih setahun di Tarakan, Kalimantan Utara. Namun hingga kini, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata. Sejumlah wilayah, khususnya kawasan Pesisir, dilaporkan belum tersentuh MBG.

Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino mengatakan hingga saat ini masih ada 20 SD dan 10 SMP di wilayah Pesisir Tarakan belum mendapatkan MBG. Salah satunya SDN 047 Tanjung Pasir.

Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius DPRD Tarakan untuk itulah akhirnya dilakukan pertemuan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (9/2/2026) sore.

“Kami turun ke sekolah hari ini karena bagian lanjutan pertemuan melibatkan Koordinator Wilayah SPPG serta Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan kemarin sore. Dengan tujuan menggali informasi dan mencari solusi atas belum meratanya pelaksanaan MBG,” kata Simon Patino usai kunjungan uji petik di SMPN 1 Tarakan.

Informasi awal yang diterima DPRD Tarakan, belum berjalannya MBG di sejumlah sekolah disebabkan oleh ketidaksiapan dapur penyedia makanan. Dihitung ada 8 dapur belum siap.

“Makanya hari ini kita evaluasi semua. Nanti formula apa kita ambil untuk masalah ini. Untuk pemanggilan SPPG dijadwalkan lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, laporan serupa juga diterima dari sejumlah wilayah lain, khususnya di kawasan pesisir. Termasuk Selumit Pantai wilayah Beringin.

“Laporannya rata-rata di Tarakan Timur termasuk Pantai Amal. Tingkat SD. Jadi ini semua harus berkeadilan, semua sekolah harus terima. Kok ada sekolah belum terima, jadi dipanggil,” urainya.

Selain Tanjung Pasir, Simon menyebut daerah Pantai Amal juga masuk dalam wilayah yang perlu dipastikan status penerimaan MBG. Menurutnya, semua data masih harus diverifikasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

“Kemudian daerah Amal juga ada. Namun semua masih harus dipastikan. Dan kebuntuan dicari solusinya. Nah ini kita mau cari ini, kebenaran seperti apa kemarin,” katanya.

Dari sisi data, Simon Patino mempertanyakan kejelasan jumlah sekolah di Tarakan Timur yang belum menerima MBG. Hingga RDP digelar, data tersebut belum sepenuhnya terungkap.

“Lalu dari sisi data ia juga mempertanyakan khususnya dari Tarakan Timur saja misalnya ada berapa yang belum menerima MBG. Namun data ini juga masih belum keseluruhan diketahui berapa,” jelasnya.

Informasi sementara yang diterima DPRD, baru wilayah Gunung Lingkas dan Lingkas Ujung yang menerima MBG di kawasan pesisir. Sementara wilayah pesisir lainnya di Tarakan Timur belum ada kepastian. “Tarakan ini sudah berjalan setahun. Ini hak warga Tarakan,” tegas Simon.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program MBG. Bahkan, DPRD Tarakan berharap bisa dilibatkan secara langsung dalam pengawasan, salah satunya dengan masuk dalam grup koordinasi atau satgas MBG.

Ia berharap ada keterbukaan informasi. Bahkan anggota DPRD juga ingin masuk ke dalam WA grup koordinasi MBG sebagai salah satu bentuk monitoring oleh DPRD Tarakan.

Menurut Simon, RDP ini digelar untuk mencari solusi konkret. DPRD meminta data valid dari Disdik serta penjelasan dari SPPG terkait kendala yang dihadapi.

“Pertemuan ini mencari solusi. Kami minta data valid Disdik. Ingin tahu masalahnya di mana untuk SPPG-nya. Apakah sudah dicarikan solusinya. Segerakanlah. Sudah setahun masih ada yang belum kebagian,” ujarnya.

Ia juga meminta data terkait calon dapur SPPG yang akan beroperasi di Tarakan serta kendala yang menyebabkan dapur tersebut belum berjalan. Ia mengakui, pertemuan kemarin merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, sekaligus refleksi bahwa selama ini masih ada celah dalam pengawasan.

“Saya juga ingin minta data calon dapur SPPG akan beroperasi di Tarakan. Dan mau tanya juga apa masalahnya,” lanjut Simon. Dalam wawancara usai RDP, Simon kembali menegaskan bahwa DPRD meminta kejelasan dari Koordinator Wilayah SPPG terkait dapur-dapur yang sudah ditunjuk namun belum beroperasi.

Terkait alasan belum berjalannya sejumlah SPPG, Simon menyebut DPRD masih menunggu data lengkap. Setelah data diperoleh, pihak-pihak terkait akan kembali dipanggil. “Alasan kendala SPPG belum jalan belum tahu. Kita minta datanya, nanti kalau dapat kita undang mereka. Ini mereka yang belum semua swasta karena mitra,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus SD, yang disebut belum terlayani karena tidak adanya dapur yang berdekatan dengan sekolah tersebut. “Kalau untuk SPPG penjelasan SD karena tidak ada dapur dekat dengan sekolah tersebut,” kata Simon Patino.

Untuk solusi, DPRD Tarakn masih menunggu kesiapan calon dapur yang hingga kini belum beroperasi. Kepastian waktu operasional pun belum diperoleh. “Berbicara solusi, masih nunggu calon dapur belum beroperasi. Kepastiannya, belum. Saya juga sama SPPG belum dapat informasi kepastian,” ucapnya.

Namun, DPRD Tarakan mendorong agar calon mitra tidak diam tanpa kepastian. “Tapi informasi itu didapatkan setelah panggil calon rekanan, calon mitra. Kita tanya apa masalahnya, mampu apa tidak. Jangan sampai tidak mampu diam saja. Anak kita nunggu,” tegas Simon Patino.

Terkait wilayah Pesisir yang belum terdata secara pasti, Simon Patino menyebut beberapa kawasan yang perlu menjadi perhatian. “Data sekolah pesisir belum ada. Pesisir itu di antaranya Selumit Pantai, Karang Anyar Pantai, Tanjung Pasir, Pantai Amal. Sejauh ini pesisir Tarakan Utara sudah lengkap. Tiga kecamatan belum,” jelasnya.

Ia menegaskan, DPRD tidak bermaksud menekan SPPG, melainkan ingin mengurai permasalahan dan mencari solusi bersama.

“Kami tidak menekan SPPG. Kita cari solusi permasalahannya. Kita urai masalah dan cari solusi. Pertemuan ini cari hambatan permasalahan MBG,” ujarnya. Simon Patino juga menyoroti kendala lain dalam pelaksanaan MBG, salah satunya ketersediaan ahli gizi.

“Bicara kendala, memang salah satunya tidak ada ahli gizi. Apakah sudah dikejar ahli gizinya. Masalahnya apa. Apakah Korwil sudah kejar dapur siapkan ahli gizi. Apakah Tarakan sudah habis ahli gizi,” pungkasnya. (adm)