Bupati Sampaikan 3 Isu Strategis ke Ditjen Otonomi Daerah

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si mengikuti kegiatan Reboan (Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri) secara daring, baru-baru ini.

Kegiatan diikuti 10 kepala daerah, yaitu Walikota Bandar Lampung dan Makassar, serta Bupati Way Kanan, Pringsewu, Sleman, Bangkalan, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Bulungan dan Seram Bagian Timur.

Bupati menyampaikan 3 isu strategis dari Bulungan. Isu pertama berkaitan dengan aspirasi masyarakat Kecamatan Tanjung Selor yang mengusulkan pemekaran menjadi daerah otonom baru. Saat ini, Tanjung Selor memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Kalimantan Utara sekaligus ibu kota Kabupaten Bulungan, namun secara administratif masih berstatus kecamatan.

Diketahui, saat ini Tanjung Selor memiliki tiga kelurahan dan enam desa. Sejak tahun 2020, wacana pemekaran telah digaungkan bahkan telah terbentuk presidium. Namun demikian, terdapat kendala regulasi karena persyaratan administratif dan kewilayahan yang harus dipenuhi.

Pemkab pun telah menginisiasi langkah-langkah awal, termasuk pemekaran RT dan RW, serta kajian administratif melalui Bagian Tata Pemerintahan dan pihak kecamatan. Bupati berharap mendapat arahan dan bimbingan dari Dirjen Otonomi Daerah terkait kemungkinan pemekaran kelurahan sebagai bagian dari tahapan menuju pembentukan daerah otonom baru.

Isu kedua menyangkut status lahan Areal Penggunaan Lain (APL) di wilayah Bulungan yang cukup luas. Beberapa program nasional, termasuk pembangunan sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, menghadapi kendala karena status lahan masih berada dalam kawasan transmigrasi (HPL Telang).

Padahal, lahan tersebut telah dihibahkan oleh desa kepada kementerian terkait. Namun, salah satu syarat administrasi adalah kepemilikan lahan harus atas nama kementerian dan tidak berada di kawasan transmigrasi.

Bupati memohon dukungan agar dapat difasilitasi komunikasi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia guna mencari solusi atas persoalan status lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan APL dan kawasan transmigrasi juga berdampak terhadap masuknya investasi di Kabupaten Bulungan.

Isu ketiga berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemkab Bulungan paska pengangkatan lebih dari 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu.

Meski demikian, masih terdapat kekurangan tenaga di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kebersihan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab melakukan studi tiru ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Skema PJLP dinilai dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan tenaga secara fleksibel melalui sistem katalog tahunan, tanpa menggunakan pola outsourcing. Bupati menegaskan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk menjaga kesejahteraan tenaga kerja serta memastikan kualitas layanan publik tetap optimal.

Bupati berharap, tiga isu strategis tersebut dapat memperoleh arahan dan dukungan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. “Semoga melalui forum ini, komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah semakin solid dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan,” ujar Bupati.

Diketahui, Reboan menjadi program rutin Ditjen Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada hari Rabu, sebagai upaya proaktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Substandi pembahasan kali ini meliputi evaluasi layanan Ditjen Otonomi Daerah, identifikasi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan hingga inventarisasi dukungan yang dapat dilakukan Ditjen Otda terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah. (bin)