Tuntaskan Kunjungan Dapil, Deddy Sitorus Soroti Masalah Nelayan Hingga Minimnya Serapan Tenaga Kerja Lokal di Kaltara

TARAKAN – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara, Deddy Sitorus, resmi menutup rangkaian kunjungan daerah pemilihan selama tiga hari di wilayah Bulungan dan Tarakan. Dalam pertemuan terakhir bersama warga di Rumah Aspirasi, Jalan Kusuma Bangsa, Gunung Lingkas, Minggu (8/2/2026), politisi PDI Perjuangan ini membeberkan sejumlah persoalan krusial yang mendesak untuk ditangani.

Di Kabupaten Bulungan, Deddy menyoroti anjloknya pendapatan nelayan akibat maraknya praktik ilegal seperti racun listrik dan penggunaan pukat harimau (trawl). Menurutnya, pengawasan di laut melemah karena instansi terkait terkendala anggaran operasional untuk penertiban. Selain itu, masalah infrastruktur jalan desa yang rusak parah saat musim hujan dan tingginya biaya pendidikan tinggi menjadi keluhan utama warga di sana.

Sementara itu, untuk wilayah Kota Tarakan, Deddy banyak menerima aspirasi terkait penataan permukiman, mulai dari manajemen pengelolaan sampah hingga sistem mitigasi kebakaran di wilayah padat penduduk.

“Saya menyarankan agar setiap titik pemukiman padat memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Ini lebih efektif daripada hanya mengandalkan pompa atau selang, karena APAR berbahan kimia yang lebih cepat memadamkan api di gang sempit yang sulit diakses mobil pemadam,” ujar Deddy kepada awak media, Minggu siang.

Hal yang paling ditekankan Deddy adalah keresahan masyarakat terkait kehadiran industri besar di Tana Kuning-Mangkupadi (Bulungan) dan PT PRI di Juata (Tarakan). Ia menilai kontribusi perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal masih sangat minim dan hanya terbatas pada pekerjaan kasar.

“Perusahaan bilang sudah rekrut warga lokal, tapi kenyataannya mayoritas hanya di posisi helper atau cleaning service. Pekerjaan kasar saja,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Deddy mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur porsi khusus bagi tenaga kerja lokal di posisi strategis atau administratif.

“Pemerintah harus hadir membuat kesepakatan atau Perda. Namun di sisi lain, warga kita juga butuh pendampingan, pelatihan melalui BLK, dan sertifikasi agar mereka memiliki kecakapan untuk mengisi pekerjaan strategis di industri tersebut,” tutupnya sebelum bertolak kembali ke Jakarta.

Rangkaian kunjungan ini dimulai sejak Jumat (6/2) di wilayah Bulungan dan berakhir di Tarakan setelah Deddy menemui konstituen di empat kecamatan se-Kota Tarakan. (nul)