TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara mendorong Pemprov Kaltara agar lebih serius memerhatikan kesejahteraan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Dorongan ini disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian.
Menurutnya, kebijakan pembangunan daerah harus berpihak kepada petani, baik dari sisi perencanaan anggaran, penyediaan sarana produksi hingga kepastian akses pasar. “Petani adalah aktor utama dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga kesejahteraan mereka wajib menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai, masih banyak petani di Kaltara yang menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan pupuk, alat pertanian, irigasi serta fluktuasi harga hasil panen. “Kalau petani terus dibiarkan berjuang sendiri, maka kesejahteraan sulit meningkat,” ujarnya.
Aluh juga menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pusat dalam merancang program pertanian yang berkelanjutan. “Program bantuan harus tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan hanya sesaat,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltara mendorong agar anggaran sektor pertanian benar-benar diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. “Kita ingin petani tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga sejahtera,” imbuhnya.
Ia memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal kebijakan dan penganggaran agar kepentingan petani mendapat ruang yang adil dalam pembangunan daerah. “Kesejahteraan petani adalah fondasi ketahanan ekonomi dan sosial Kalimantan Utara,” pungkasnya. (adv)
TARAKAN – Harapan untuk segera menemukan titik terang dalam sengketa lahan yang ditempati oleh SD…
TARAKAN – Rencana relokasi pedagang buah yang berada di depan gedung Indoor di Kota Tarakan…
TANJUNG SELOR – Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)…
TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyambut kunjungan…
BULUNGAN - Realisasi hasil panen padi tahun 2025 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya pada Kabupaten…
Gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi adalah merupakan instrumen kelembagaan pembangunan yang merupakan kepanjangan Pemerintah…