Categories: KALTARAPOLITIK

DPRD Kaltara Soroti Stunting di Perbatasan, Program Diminta Lebih Tepat Sasaran

TANJUNG SELOR – Persoalan stunting di wilayah perbatasan Kaltara menjadi perhatian serius DPRD Kaltara. Legislator menilai penanganan stunting tidak cukup bersifat umum, melainkan harus dilakukan dengan program yang tepat sasaran sesuai kondisi geografis dan sosial masyarakat perbatasan.

Anggota DPRD Kaltara, Rahman menegaskan bahwa kasus stunting di daerah perbatasan memiliki karakteristik berbeda dibanding wilayah perkotaan. “Stunting di perbatasan harus ditangani dengan program yang benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat,” ujar Rahman.

Menurutnya, keterbatasan akses layanan kesehatan, gizi dan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan utama di perbatasan. “Kalau pendekatannya disamakan dengan daerah kota, hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.

Rahman menekankan pentingnya intervensi terpadu lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan keluarga. “Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan, tetapi harus melibatkan seluruh perangkat daerah,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar pemerintah memastikan program bantuan gizi, pendampingan ibu hamil serta edukasi pola asuh berjalan secara konsisten. “Data harus valid agar bantuan benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan,” ujarnya.

DPRD Kaltara, lanjut Rahmam, akan terus mengawal kebijakan dan penganggaran agar program percepatan penurunan stunting di wilayah perbatasan mendapatkan perhatian khusus.
“Ini menyangkut kualitas generasi masa depan Kaltara,” pungkasnya. (adv)

Wira

Recent Posts

BPBD Nunukan Ingatkan Warga Hindari Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

NUNUKAN – Ditengah kondisi cuaca kemarai, Bada Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan tak henti hentinya…

14 jam ago

‎Dukung Penanganan Karhutla, PT Sago Prima Pratama Salurkan CSR Rp 200 Juta untuk BPBD Nunukan

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menerima bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp…

14 jam ago

TP PKK Nunukan Evaluasi 10 Program PKK di Lima Kecamatan

LUMBIS – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Nunukan kembali melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap 10…

3 hari ago

Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan Perkuat Validasi Data

‎NUNUKAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan melaksanakan Rekonsiliasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 bersama…

3 hari ago

Terapkan Budaya PHBS Jadi Kebiasaan Sehari-hari

LUMBIS PANSIANGAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Kecamatan Lumbis Pansiangan bersama masyarakat menyelenggarakan Budaya Gerakan…

4 hari ago

Pokdarwis Resmi Dikukuhkan, Optimalkan Potensi Pariwisata Nunukan

NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata telah resmi…

5 hari ago