Defisit APBD 2026, DPRD Minta Pemerintah Genjot Pajak Perusahaan

TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara mendesak Pemprov Kaltara memperkuat tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memaksimalkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi defisit minor pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Anggota DPRD Kaltara, Herman menegaskan bahwa penguatan struktur dan kapasitas Bapenda menjadi keharusan agar pendapatan daerah dapat meningkat signifikan. “Kami meminta pemerintah memperkuat tim Bapenda, terutama dalam aspek pengawasan, pendataan dan penarikan pajak,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, banyak perusahaan besar beroperasi di Kaltara. Tetapi kontribusinya belum sepenuhnya tergarap maksimal. Menurutnya, pendekatan intensif dan audit reguler menjadi kebutuhan mendesak. “Harus ada tim khusus yang benar-benar turun memeriksa potensi, memastikan kepatuhan serta menutup celah kebocoran pendapatan,” ungkapnya.

DPRD menilai penguatan regulasi serta koordinasi lintas instansi akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah. “Jika PAD bisa ditingkatkan, maka beban defisit APBD 2026 dapat ditekan tanpa harus memangkas layanan publik,” jelasnya.

Herman menambahkan, DPRD siap mendukung pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang mempercepat reformasi pendapatan. “Kami mendukung penuh langkah-langkah strategis pemerintah untuk memperkuat Bapenda. Karena pada akhirnya, pendapatan yang kuat akan kembali untuk masyarakat,” pungkasnya.(ADV)