TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara menegaskan empat sektor penting yang harus menjadi prioritas pembangunan pemerintah pada 2026. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain.
Muddain menyampaikan bahwa pembangunan harus berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan layanan dasar.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk benar-benar memfokuskan anggaran dan program pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik,” ujar Muddain.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan perbatasan. “Jika akses jalan dan jembatan tidak segera ditangani, maka distribusi ekonomi dan pelayanan lainnya akan terus terhambat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat kualitas tenaga pendidik serta pemerataan sarana sekolah. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tidak boleh ada anak di Kaltara yang tertinggal hanya karena kurang fasilitas,” kata Muddain.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi sorotan utama. Ia menilai masih terdapat masyarakat yang belum terjangkau layanan kesehatan memadai. “Kami ingin fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan layanan rujukan diperkuat. Pelayanan kesehatan harus makin dekat dan mudah dijangkau masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. “Pelayanan publik harus lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik dari pemerintahnya,” tambah Muddain.
DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus mengawal arah kebijakan pembangunan agar tidak keluar dari prioritas yang telah ditetapkan. “Kami pastikan fungsi pengawasan berjalan optimal. Setiap program harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV)
NUNUKAN – Ditengah kondisi cuaca kemarai, Bada Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan tak henti hentinya…
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menerima bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp…
LUMBIS – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Nunukan kembali melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap 10…
NUNUKAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan melaksanakan Rekonsiliasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 bersama…
LUMBIS PANSIANGAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Kecamatan Lumbis Pansiangan bersama masyarakat menyelenggarakan Budaya Gerakan…
NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata telah resmi…