TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara meminta Pemprov Kalrara memperkuat penataan perumahan dan permukiman, khususnya terkait penertiban bangunan serta perbaikan sistem drainase di kawasan rawan banjir.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir menegaskan bahwa penanganan berkelanjutan harus segera dilakukan agar persoalan banjir tahunan tidak terus berulang. “Penertiban bangunan yang melanggar tata ruang dan menutup jalur drainase harus dilakukan secara tegas tetapi tetap berkeadilan,” ujar Nasir.
Ia menilai, banyak titik genangan dan banjir di wilayah perkotaan maupun daerah penyangga terjadi akibat drainase yang tidak berfungsi optimal serta tumbuhnya bangunan tanpa perencanaan matang. “Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh, terutama di kawasan rawan banjir,” tegasnya.
Nasir menyebut, penataan permukiman merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kenyamanan dan keselamatan warga. “Masyarakat berhak tinggal di lingkungan yang tertata, sehat, dan aman,” katanya.
Karena itu, penanganan banjir harus dilakukan dari hulu ke hilir. Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas instansi, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, camat, dan pemerintah desa, untuk memastikan program drainase dan normalisasi sungai berjalan efektif. “Koordinasi itu wajib. Karena setiap wilayah punya karakteristik banjir yang berbeda-beda,” ujarnya.
DPRD, kata dia, akan terus mengawasi agar anggaran penataan permukiman benar-benar tepat sasaran. “Kita tidak ingin ada pekerjaan asal jadi. Semua program harus benar-benar berdampak pada pengurangan banjir,” ucapnya.
Nasir menegaskan kembali pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. “Kalau drainase sudah dibangun, tetapi dipenuhi sampah, hasilnya tetap sama. Pemerintah dan warga harus bergerak bersama,” pesannya.
Ia berharap agar evaluasi dan penataan permukiman dapat segera dieksekusi sebelum memasuki masa puncak musim hujan. “Setiap tahun kita menghadapi ancaman yang sama. Sudah saatnya kita melakukan langkah strategis, bukan hanya reaktif,” pungkasnya. (ADV)
TANJUNG SELOR - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten…
TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si mengikuti Pembahasan Optimalisasi Kontribusi Kawasan Mangrove dan…
TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Urban…
TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si dan Wakil Bupati, Kilat, A.Md melaksanakan pertemuan…
TARAKAN - Komisi III DPRD Kota Tarakan baru saja menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan…
TARAKAN – Pengelolaan petugas kebersihan di Kota Tarakan resmi beralih ke tangan pihak ketiga (swasta)…