DPRD Minta Pemerintah Prioritaskan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara mendorong Pemprov Kaltara melakukan penguatan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.

Anggota DPRD Kaltara, Listiani menyampaikan bahwa percepatan pembangunan di daerah tersebut harus menjadi prioritas pemerintah agar kesenjangan antar wilayah dapat ditekan. “Wilayah perbatasan dan daerah tertinggal harus mendapatkan perhatian lebih serius,” ujar Listiani.

Ia menilai bahwa sejumlah kecamatan dan desa di perbatasan Kaltara masih mengalami kekurangan pada infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi. “Kita masih melihat banyak desa yang belum mendapatkan akses memadai, baik jalan, listrik, maupun fasilitas kesehatan,” tegasnya.

Listiani juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perbatasan. Menurutnya, ketahanan sosial dan kesejahteraan warga akan meningkat apabila pemerintah memberi intervensi secara terukur dan berkesinambungan. “Penguatan SDM lokal adalah kunci. Masyarakat harus diberi ruang untuk berkembang, bukan sekadar menjadi penonton pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan masalah-masalah dasar di wilayah tertinggal harus dilakukan secara lintas sektor. DPRD Kaltara, kata dia, akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.

“Kami di DPRD akan memastikan program yang direncanakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dilaksanakan dan berdampak langsung,” ucapnya.

Listiani berharap, kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat semakin kuat sehingga percepatan pembangunan perbatasan dapat terwujud. Ia menyebut, memperkuat wilayah terluar adalah bagian dari menjaga martabat dan kedaulatan negara.

“Perbatasan adalah beranda depan Indonesia, dan kita berkewajiban menjadikannya wilayah yang maju, aman, dan sejahtera,” pungkasnya. (ADV)