NUNUKAN — Anggota DPRD Kaltara, Rismanto menegaskan pentingnya penerapan serius Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Penegasan itu ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) yang digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi penguatan nilai kebangsaan.
Rismanto menyampaikan bahwa Perda ini lahir sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan penguatan karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial. “Perda ini harus diimplementasikan secara serius di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Kita ingin nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam perilaku sehari-hari,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan kebangsaan tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga lembaga masyarakat, pemuda dan perangkat pemerintahan di daerah. “Penguatan wawasan kebangsaan bukan hanya tugas sekolah atau guru, tetapi kewajiban seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sosialisasi seperti ini sangat penting,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa implementasi yang konsisten, Perda hanya akan menjadi dokumen tanpa manfaat. “Regulasi sudah ada. Tinggal bagaimana komitmen kita menjalankannya, baik pemerintah daerah, sekolah, maupun masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki kebutuhan khusus terkait penguatan wawasan kebangsaan. “Daerah perbatasan seperti Nunukan harus menjadi contoh dalam menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Perda ini menjadi fondasi penguatan identitas itu,” tambahnya.
Rismanto berharap kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran kolektif serta memacu berbagai lembaga untuk segera mengintegrasikan pendidikan Pancasila secara sistematis. “Kami ingin nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan, tetapi diamalkan dan menjadi budaya di tengah masyarakat,” pungkasnya. (adv)
NUNUKAN – Kegiatan Fun Run Energi Baru A.07 yang digelar di Alun-alun Kota Nunukan, Sabtu…
NUNUKAN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan kembali mengagendakan penyelenggaraan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK)…
TANJUNG SELOR – Menjelang pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Komisioner…
TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara mendorong Pemprov Kaltara agar lebih serius memerhatikan kesejahteraan petani sebagai…
TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menegaskan pentingnya kepatuhan pemerintah terhadap kewajiban alokasi anggaran minimal 20…