DPRD Kaltara Sambut Positif Dorongan Pembentukan DOB dan Penetapan Ibu Kota Definitif

TANJUNG SELOR — Dorongan berbagai kelompok masyarakat di Kaltara untuk mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) mendapat respons positif dari Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie.

Ia menilai bahwa aspirasi yang menguat, terutama dari masyarakat Bulungan dan Tanjung Selor, merupakan cerminan meningkatnya kesadaran publik mengenai pentingnya penetapan ibu kota provinsi secara definitif.

“Aspirasi masyarakat yang muncul akhir-akhir ini menunjukkan kesadaran kolektif bahwa Kaltara memerlukan kepastian tata kelola pemerintahan, termasuk penetapan ibu kota secara resmi,” ujar Djufrie.

Menurutnya, gelombang dukungan yang datang dari berbagai kelompok masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga akademisi, memperlihatkan bahwa isu DOB bukan lagi wacana semata.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin percepatan pembentukan DOB dilakukan secara terukur dan sesuai mekanisme yang diatur undang-undang,” jelasnya.

Djufrie menegaskan, DPRD Kaltara tidak menutup mata terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Bahkan, ia menyebut lembaganya siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan elemen masyarakat. “Kami di DPRD siap mengawal aspirasi ini agar tersampaikan dengan baik kepada pemerintah pusat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penetapan ibu kota provinsi secara definitif sebagai syarat utama sebelum pembentukan DOB baru di wilayah Kaltara. “Penetapan ibu kota bukan hanya soal lokasi. Ini menyangkut efektivitas pemerintahan, arah pembangunan, dan percepatan pelayanan publik di seluruh wilayah Kaltara,” tegasnya.

Djufrie berharap pemerintah pusat dapat memberi perhatian lebih terhadap aspirasi masyarakat Kaltara. “Kami berharap pemerintah pusat dapat melihat urgensi percepatan ini. Masyarakat sudah menunjukkan kesiapan dan kebutuhan yang nyata,” tuturnya.

Sebagai penutup, Djufrie menegaskan bahwa DPRD Kaltara akan tetap berada pada posisi yang mendorong solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat. “Apapun kebijakan yang diambil nantinya, kami ingin itu benar-benar berdampak pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” pungkasnya. (adv)