DPRD Kaltara Apresiasi Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan 2025–2026

TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kaltara memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltara atas penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk APBD Perubahan 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dokumen strategis tersebut disusun oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara sebagai pedoman pembangunan wilayah terluar berbasis Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir menegaskan, langkah ini merupakan wujud keseriusan Pemprov dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. “Kami mengapresiasi upaya Pemprov Kaltara melalui BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah ) Kaltara yang telah menyusun rencana aksi secara terukur untuk pembangunan kawasan perbatasan tahun anggaran 2025 dan 2026,” ungkapnya.

Nasir menilai penyusunan dokumen tersebut penting untuk memastikan program perbatasan berjalan tepat sasaran. Rencana aksi ini memastikan setiap kegiatan yang masuk dalam APBDP 2025 maupun APBD 2026 benar-benar mengacu pada kebutuhan lapangan dan Renja perangkat daerah. Ia juga menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan prioritas nasional yang harus didorong bersama.

“Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Pembangunannya harus direncanakan dengan baik agar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pertahanan wilayah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta BPPD Kaltara memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal. “Kami berharap BPPD terus memperkuat sinergi dengan OPD teknis, pemerintah kabupaten/kota, serta pemerintah pusat agar implementasi rencana aksi benar-benar maksimal,” katanya.

Nasir menambahkan bahwa DPRD akan memberikan dukungan dalam bentuk pengawasan dan penguatan kebijakan.“DPRD Kaltara siap mengawal agar program perbatasan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)