DPRD Kaltara Minta Dukungan Pusat untuk Perkuat Komoditas Rumput Laut Nunukan

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir menegaskan perlunya perhatian serius dari pusat untuk memperkuat sektor perikanan dan kelautan di Kaltara, terutama komoditas rumput laut yang menjadi andalan Kabupaten Nunukan.

Menurut Nasir, potensi rumput laut Nunukan sangat besar, bahkan menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Namun hingga kini, dukungan infrastruktur, teknologi hingga akses pasar masih belum optimal. “Pemerintah pusat harus hadir memberikan dukungan nyata. Rumput laut Nunukan adalah komoditas strategis yang menyokong ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan nelayan dan pembudidaya rumput laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar sangat membutuhkan fasilitas yang memadai, termasuk alat produksi, sarana pascapanen, serta akses pembiayaan. “Pembudidaya kita masih banyak yang bekerja dengan sarana terbatas. Kalau didukung penuh, produksinya bisa meningkat signifikan,” jelasnya.

Selain itu, Nasir menyoroti persoalan hilirisasi yang belum berjalan maksimal. Ia menegaskan bahwa komoditas rumput laut seharusnya tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.
“Kita perlu mendorong industri pengolahan. Jangan hanya kirim bahan baku. Kalau ada pabrik pengolahan di Nunukan, nilai tambahnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Nasir juga meminta kementerian terkait untuk memperkuat program pendampingan teknis bagi para kelompok pembudidaya. “Pendampingan itu penting, terutama untuk kualitas bibit, teknik budidaya, dan standar mutu pascapanen,” sambungnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Nunukan sebagai daerah perbatasan juga memiliki tantangan khusus, seperti keterbatasan logistik dan tingginya biaya distribusi. “Tidak boleh ada pembudidaya di perbatasan yang merasa bekerja sendiri. Negara harus hadir,” katanya.

Nasir menyampaikan bahwa DPRD Kaltara akan terus mengawal usulan program dan anggaran yang berpihak pada pengembangan rumput laut. “Kami siap mengadvokasi di tingkat provinsi maupun pusat. Tujuannya satu, kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutupnya. (adv)