Amanat Inpres, DPRD Kaltara Tekankan Dana Perlindungan Pekerja

TANJUNG SELOR — Anggota DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara wajib menunjukkan komitmen kuat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satunya melalui pengalokasian anggaran minimal Rp 2 miliar dalam APBD 2026, sesuai amanat regulasi dan Instruksi Presiden (Inpres) terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja. “Kita harus menyamakan persepsi bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah amanat regulasi dan Instruksi Presiden. Jadi bukan sekadar program tambahan, tetapi kewajiban pemerintah daerah,” tegas Syamsuddin.

Ia menilai, selama ini implementasi perlindungan jaminan sosial di daerah masih belum optimal, khususnya bagi pekerja rentan, non formal serta mereka yang bekerja di sektor berisiko. Karena itu, DPRD meminta Pemprov untuk memastikan anggaran minimal Rp 2 miliar dialokasikan pada APBD 2026 sebagai wujud komitmen nyata.

“Penyamaan persepsi antar OPD mutlak diperlukan agar program ini tidak saling tumpang tindih maupun sekadar menjadi formalitas. Kita butuh sinergi. Semua OPD harus memahami urgensi perlindungan tenaga kerja, karena keselamatan dan kesejahteraan pekerja adalah bagian dari pelayanan dasar pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, penganggaran yang memadai akan memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan di Kaltara. “Jika anggaran kuat, maka lebih banyak tenaga kerja yang bisa terlindungi. Ini investasi sosial yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Syamsuddin meyakini bahwa komitmen tersebut tidak hanya menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pekerja, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. “Jaminan sosial adalah fondasi perlindungan. Kita ingin setiap pekerja di Kaltara merasakan manfaatnya tanpa terkecuali,” pungkasnya. (adv)