APBD Turun, DPRD Kaltara Minta Pemprov Perketat Pajak dan Genjot Sektor Energi dan Perikanan

TANJUNG SELOR – Penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat DPRD Kaltara meminta Pemprov Kaltara segera memperkuat strategi fiskal.

Anggota DPRD Kaltara, Hendri Tuwi menegaskan bahwa Pemprov harus mengambil langkah teknis yang terukur agar pembangunan tetap berjalan. “Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan meski APBD mengalami penurunan, pemerintah daerah harus segera memperkuat sistem pendapatan daerah,” ujar Hendri.

Ia menyatakan bahwa beberapa sektor potensial perlu ditertibkan dan dioptimalkan. Penertiban pajak kendaraan bermotor dan PBBKB harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi potensi yang hilang di lapangan. Menurutnya, sektor energi, perikanan, minerba dan kehutanan juga menyimpan peluang besar bagi peningkatan PAD.

“Optimalisasi pendapatan sektor energi, perikanan laut maupun tambak, minerba dan kehutanan harus digenjot karena kontribusinya signifikan bagi daerah,” katanya.

Ia menambahkan perlunya perbaikan tata kelola melalui teknologi digital. “Sistem digital perpajakan daerah harus diperbaiki untuk mencegah kebocoran. Selama celahnya masih besar, daerah akan terus rugi,” ujarnya.

Selain pendapatan murni daerah, ia menyoroti pentingnya kerja sama dengan perusahaan besar di Kaltara. “Optimalisasi kerja sama penyaluran dana CSR dan dana komitmen perusahaan seperti pertambangan dan perkebunan juga wajib diperkuat karena selama ini belum maksimal,” kata Hendri.

Hendri menekankan bahwa seluruh langkah tersebut harus dijalankan bersamaan agar ketahanan fiskal daerah tetap terjaga. “Kaltara tidak boleh hanya bergantung pada transfer pusat. Kita harus memaksimalkan potensi sendiri untuk memastikan pembangunan tidak tersendat,” pungkasnya. (adv)