TKD Merosot, DPRD Minta Pemprov Konsultasi ke Kemenkeu dan DJPK

TANJUNG SELOR – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat menjadi sorotan DPRD Kaltara. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltara, H. Alimuddin.

Alimuddin menilai pemotongan alokasi TKD tahun berjalan menunjukkan kurangnya sensitivitas pusat terhadap kebutuhan fiskal daerah perbatasan. “Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemotongan TKD, termasuk penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan perubahan formula transfer nasional,” ujar Alimuddin.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak mencerminkan urgensi dan karakteristik Kaltara sebagai wilayah frontier. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat seharusnya memahami kondisi fiskal daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

“Kaltara adalah provinsi strategis, bukan provinsi pinggiran dan kebijakan fiskal nasional harus mencerminkan hal itu,” ungkapnya.

Ia mendesak Pemprov Kaltara untuk menyampaikan data terbuka atas pemotongan tersebut. “Kami meminta Pemprov menjelaskan komponen TKD yang dipotong dan berapa besarannya, termasuk dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur, layanan publik, belanja wajib dan program prioritas daerah,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi fiskal diperlukan agar masyarakat mengetahui kondisi keuangan daerah secara jujur. Alimuddin menilai kondisi ini tidak bisa disikapi biasa saja. “Pemotongan TKD bukan hal kecil—ini menyentuh langsung kapasitas pembangunan daerah. Karena itu, penanganannya harus strategis, terukur, dan tegas, bukan sekadar penyesuaian rutin,” ujarnya.

Ia kemudian mendesak Gubernur Kaltara untuk segera mengambil langkah konkret. “Pemerintah daerah harus melakukan negosiasi dan konsultasi resmi ke Kemenkeu, DJPK dan kementerian terkait untuk meminta kejelasan dan, bila perlu, peninjauan kembali perhitungan DBH bagi Kaltara,” tegasnya.

Selain itu, mendorong adanya konsolidasi regional. Pemprov perlu menggalang dukungan provinsi se-Kalimantan untuk menyampaikan posisi bersama serta memanfaatkan jalur komunikasi politik dengan DPR RI—terutama komisi keuangan, Banggar, dan DPD RI.

“Saya berharap langkah-langkah tersebut dapat mengembalikan hak fiskal Kaltara dan memastikan pembangunan daerah tidak terhambat akibat kebijakan pusat,” pungkasnya. (adv)