DPRD Kaltara: Penanganan Kasus Kekerasan Harus Terarah dan Kolaboratif

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menilai penanganan berbagai kasus kekerasan di daerah masih memerlukan langkah terarah dan kolaboratif agar penanganannya optimal hingga ke seluruh kabupaten/kota.

Anggota DPRD Kaltara, Vamelia menegaskan bahwa kekerasan kini tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan internal rumah tangga. “Kekerasan tidak boleh lagi dianggap sebagai isu domestik. Banyak laporan yang kami terima justru menunjukkan bahwa tindakan kekerasan terjadi di lingkungan terdekat korban,” tegas Vamelia.

Ia menyebut mayoritas kasus melibatkan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, mulai dari keluarga inti, kerabat hingga tetangga sekitar. Ini menunjukkan bahwa masalah sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. “Lingkungan yang seharusnya aman justru menjadi tempat terjadinya kekerasan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memperkuat sinergi dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang lebih cepat serta responsif. “Perlu langkah kolaboratif. Tidak cukup hanya satu instansi bekerja. Semua harus terlibat dari dinas terkait, aparat keamanan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, hingga pemerintahan desa,” katanya.

Vamelia menekankan pentingnya edukasi masyarakat dan pelaporan yang mudah diakses. “Korban sering kali takut melapor karena pelaku adalah orang dekat. Maka pemerintah harus memastikan layanan pelaporan itu aman dan terpercaya,” jelasnya.

DPRD, lanjut dia, akan terus mengawal kebijakan perlindungan korban dan meminta pemerintah daerah meningkatkan kapasitas unit layanan di lapangan. “Kami ingin ada langkah nyata, bukan hanya program seremonial. Perlindungan harus sampai ke akar persoalan,” pungkasnya. (adv)