DPRD Kaltara Dorong Digitalisasi Layanan untuk Tekan Kebocoran PAD

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintahan untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Kaltara, H Muhammad Nasir menegaskan bahwa reformasi digital harus menjadi prioritas dalam pengelolaan layanan publik. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban. Kita ingin semua layanan pemerintah tersambung secara transparan, akuntabel dan bebas dari celah kebocoran PAD,” tegas Nasir.

Ia mengingatkan bahwa selama ini banyak sektor pendapatan daerah belum terkelola secara optimal karena masih menggunakan sistem manual. “Setiap celah yang memungkinkan manipulasi harus ditutup. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan sistem yang terdigitalisasi penuh,” ujarnya.

Nasir menilai digitalisasi akan mempermudah pemantauan, mempercepat layanan, serta memastikan setiap transaksi publik tercatat dengan baik. “Dengan sistem digital, kita bisa langsung mendeteksi potensi kebocoran dan menindaklanjuti dengan cepat,” katanya.

Menurutnya, Pemprov Kaltara harus menaruh fokus pada perbaikan basis data, integrasi sistem antar OPD, serta penegakan disiplin operator layanan di lapangan. “Kita tidak ingin digitalisasi hanya sebatas slogan. Harus ada implementasi nyata dan hasil yang bisa dilihat masyarakat,” jelasnya.

Ia memastikan DPRD siap mendukung dari sisi regulasi maupun anggaran untuk memastikan digitalisasi berjalan efektif. “Kami di DPRD mendorong penuh. Kalau pemerintah siap, kami juga siap mengawal dan memastikan program ini benar-benar terlaksana,” pungkasnya. (adv)