DPRD Kaltara Minta Pendataan Ulang Petani Rakyat untuk Dongkrak PAD

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara meminta Pemprov Kaltara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara melakukan pendataan ulang terhadap petani mandiri atau petani rakyat.

Pendataan ini menyasar petani kelapa sawit, petani kakao serta komoditas potensial lainnya yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir menegaskan pentingnya pembaruan basis data sebagai pijakan kebijakan yang lebih akurat. “Selama ini masih banyak petani rakyat yang belum masuk dalam data pemerintah secara menyeluruh. Padahal mereka memiliki kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, terutama di sektor sawit dan kakao,” ujarnya.

Menurut Nasir, validitas data menentukan langkah pemerintah dalam merancang program, mulai dari pemberian bantuan, peningkatan produksi, hingga pengembangan hilirisasi komoditas. “Kalau datanya tidak lengkap, maka sulit bagi pemerintah menentukan intervensi apa yang paling tepat. Begitu juga untuk menghitung potensi PAD dari sektor ini, tentu harus berbasis data yang mutakhir,” tegasnya.

Ia juga menilai pendataan petani dan luasan lahan yang akurat dapat membuka peluang pendapatan daerah baru. “Kita ingin memastikan komoditas mana yang harus diperkuat, mana yang perlu pembinaan, dan mana yang berpeluang menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” ucapnya.

Nasir berharap pemerintah tidak menunda langkah pendataan tersebut, mengingat sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Kaltara. “Kita ingin sektor pertanian tidak hanya dilihat sebagai sektor pelengkap, tetapi sebagai salah satu penopang utama ekonomi Kaltara,” tuturnya.

Ia menegaskan DPRD siap mendukung penuh jika pemerintah menjalankan pendataan secara serius dan sistematis. “Dengan data yang akurat, pemerintah tidak hanya dapat memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mengoptimalkan potensi PAD di tengah tantangan fiskal daerah,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Nasir meminta DPKP Kaltara menggandeng perangkat daerah terkait hingga pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan proses pendataan berjalan cepat dan menyentuh seluruh kelompok petani rakyat. “Jangan sampai ada potensi besar yang tidak terdata dan akhirnya tidak memberi manfaat bagi daerah,”pungkasnya. (adv)