DPRD Kaltara Desak Evaluasi Menyeluruh APBD 2026, Kinerja Pemprov Harus Lebih Terukur

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kalimantan Utara, Arming menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltara Tahun Anggaran 2026 harus disertai masukan komprehensif. Baik pada pos pendapatan maupun belanja, agar kinerja pemerintah provinsi pada tahun sebelumnya dapat diukur secara jelas.

Politisi Partai PDI Perjuangan menyatakan, untuk mendapatkan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja Pemprov Kaltara, RAPBD 2026 harus dibedah secara detail. “Masukan yang komprehensif diperlukan di seluruh pos pendapatan dan belanja,” ujar Arming .

Ia menambahkan bahwa evaluasi yang akurat menjadi dasar penting dalam penataan anggaran tahun berikutnya. “Jika setiap pos dianalisis secara benar, kita dapat mengetahui capaian maupun kekurangan tahun anggaran sebelumnya. Dari sanalah penyempurnaan anggaran 2026 bisa dilakukan,” tegasnya.

Menurutnya, DPRD berkomitmen mengawal penyusunan APBD agar lebih efektif, transparan dan berdampak langsung pada masyarakat. Ia menekankan bahwa anggaran 2026 harus mampu menjawab kebutuhan strategis daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami ingin anggaran berikutnya lebih terukur, tepat sasaran, dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Utara,” bebernya.

Arming menegaskan pentingnya sinergi antar DPRD dan Pemprov Kaltara dalam memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata. “Dengan evaluasi yang benar, kita bisa memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif,” pungkasnya. (adv)