TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keluhan para guru di Malinau mengenai ketidakteraturan penerimaan Tunjangan Khusus Guru (TKG).
Anggota DPRD Kaltara, Tamara Moriska menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya berhenti pada penampungan aspirasi semata. “Apabila hanya ditampung, maka tidak ada solusi. Komisi IV akan mencari waktu yang tepat untuk membawa persoalan ini langsung ke kementerian,” tegasnya dalam RDP.
Tamara mengatakan Kaltara memiliki perwakilan di tingkat pusat yang bisa dilibatkan untuk mempercepat tindak lanjut. “Kita punya DPD RI dan DPR RI. Aduan ini bisa disampaikan langsung ke Pak Herman yang membidangi pendidikan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi Disdikbud Kaltara ketika berurusan dengan kementerian. “Seharusnya sejak awal Disdikbud melibatkan Komisi IV saat ke kementerian, sehingga bisa sama-sama mendorong pemerintah pusat,” tambahnya.
Di hadapan para guru, ia memastikan DPRD Kaltara akan membuka jalur komunikasi dua arah.
“Teman-teman guru bisa terus berkomunikasi melalui WA untuk informasi selanjutnya. Kami pastikan persoalan ini tidak berhenti di meja rapat,” tutupnya. (adv)
KRIAN, SIDOARJO — Setiap anak membutuhkan ruang untuk mencoba, berekspresi, dan mengenali potensi dirinya. Semangat…
NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan baru saja meresmikan penyaluran perdana Bahan Bakar Minyak (BBM) di…
NUNUKAN – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan mewakili Bupati Nunukan H.…
NUNUKAN - Kepengurusan Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Nunukan masa bakti 2026-2030 resmi dilantik…
NUNUKAN - Setelah dibuka oleh gubernur Kalimantan Utara H. Zainal Arifin Paliwang yang didampingi Bupati…
NUNUKAN - Pembukaan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun…