DPRD Kaltara Desak Pemerintah Pusat Serius Benahi Infrastruktur Perbatasan Nunukan

TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Nunukan. Pasalnya, hingga kini masih menghadapi ketimpangan fasilitas dasar.

Anggota DRPD Kaltara, Rismanto mengatakan, pembangunan di Nunukan tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan tanpa menunjukkan kemajuan berarti. “Nunukan ini adalah beranda negara. Tetapi faktanya, banyak akses jalan vital masih rusak berat. Ini ironi di tengah semangat percepatan pembangunan nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, sejumlah laporan kerusakan jalan dan fasilitas publik terus masuk dari berbagai kecamatan, mulai Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Krayan Selatan, hingga wilayah pesisir Sebatik. “Hampir setiap pekan kami menerima keluhan kondisi jalan dan jembatan. Namun jawaban yang kami dengar selalu soal keterbatasan anggaran,” katanya.

Rismanto menegaskan, persoalan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan yang berulang. Ia menilai pemerintah daerah perlu menyusun rencana menyeluruh dan terukur agar pembangunan benar-benar bergerak. “Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi alasan, tetapi roadmap dan komitmen yang jelas. Infrastruktur adalah penentu masa depan Nunukan,” tegasnya.

Selain jalan, ia turut menyoroti jembatan antar-desa yang menurun kualitasnya, minimnya jaringan irigasi pertanian, serta lambannya perbaikan fasilitas publik yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat. “Banyak warga yang sebenarnya sangat bergantung pada infrastruktur dasar, tetapi kondisinya tidak mendukung aktivitas mereka,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai dukungan pemerintah pusat menjadi keharusan bagi wilayah strategis seperti Nunukan. “Pemerintah pusat harus lebih melek. Perbatasan ini bukan hanya halaman depan, tetapi wajah Indonesia di mata dunia,” kata politisi Partai NasDem tersebut.

DPRD Kaltara, lanjutnya, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program infrastruktur yang berjalan pada 2025 serta memperkuat pengawasan agar anggaran benar-benar tepat sasaran. “Kami ingin memastikan pembangunan berjalan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar daftar proyek tahunan,” jelasnya.

Rismanto berharap percepatan pembangunan infrastruktur di Nunukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan. “Yang kami inginkan sederhana: rakyat Nunukan merasakan kehadiran negara,” pungkasnya. (adv)