Sekolah di Perbatasan Masih Kekurangan Sarana, DPRD Kaltara Minta Percepatan

TANJUNG SELOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltara menyoroti masih minimnya fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan yang dinilai berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan kesempatan belajar anak-anak.

Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman. Ia menekankan kebutuhan percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari pemerataan layanan pendidikan di seluruh daerah.

Rahman mengungkapkan, sejumlah sekolah di kawasan perbatasan seperti Krayan, Lumbis, Tulin Onsoi, dan daerah sekitarnya masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari keterbatasan ruang kelas, kurangnya fasilitas penunjang, hingga akses transportasi yang sulit.

“Wilayah perbatasan masih membutuhkan perhatian serius. Banyak sekolah yang memerlukan rehabilitasi, penambahan ruang belajar, hingga fasilitas dasar seperti perpustakaan, laboratorium, dan asrama siswa,” ujar Rahman, Senin (17/11).

Politisi muda asal Sebatik itu juga mendorong pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Pulau Sebatik. Ia menilai keberadaan SLB penting agar anak-anak berkebutuhan khusus tidak perlu lagi menempuh pendidikan hingga ke Pulau Nunukan.

“Anak-anak berkebutuhan khusus di Sebatik harus mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa harus bepergian jauh. SLB di Sebatik adalah kebutuhan mendesak,” tegasnya.

Rahman menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat, mengingat Kaltara berada di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia.

“Di perbatasan punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Karena itu, fasilitas sekolah harus ditingkatkan agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” jelasnya.

Selain fasilitas fisik, Rahman menilai pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan dan jaringan internet sama pentingnya. Menurutnya, mutu pembelajaran termasuk penerapan kurikulum digital sangat bergantung pada ketersediaan internet.

“Kita tidak bisa bicara transformasi pendidikan kalau akses internet saja masih belum tersedia. Pemerintah harus mendorong percepatan jaringan telekomunikasi di seluruh perbatasan,” tambahnya.

Komisi IV DPRD Kaltara, lanjut Rahman, akan mendorong pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pihaknya juga berkomitmen memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat melalui berbagai program afirmasi.

“Kami akan terus mengawal agar kebutuhan sarana prasarana pendidikan dapat dipenuhi secara bertahap. Ini bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi masa depan generasi muda Kaltara,” ujarnya.

Rahman berharap upaya peningkatan fasilitas pendidikan di kawasan perbatasan segera terwujud sehingga kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dapat ditekan. “Jika sarana terpenuhi, guru terpenuhi, dan akses lancar, saya yakin anak-anak di perbatasan bisa bersaing dan berprestasi seperti daerah lainnya,” pungkasnya. (adv)