TARAKAN – Bappeda dan Litbang berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui inovasi sistem perencanaan berbasis data. Komitmen itu diwujudkan lewat partisipasi aktif dalam uji coba penandaan, pelacakan dan evaluasi kinerja anggaran daerah yang digelar di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Jumat (10/10)
Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kaltara, Yudha Kristianto menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah awal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memetakan dan menandai program-program yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting.
“Kegiatan ini menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menandai, dan mengevaluasi anggaran terkait upaya penurunan stunting agar lebih terarah dan terukur,” ujar Yudha.
Ia menuturkan, sistem penandaan tersebut telah terintegrasi dengan aplikasi e-Bangda yang terkoneksi langsung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui integrasi ini, seluruh subkegiatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat diidentifikasi sebagai bagian dari program strategis penanganan stunting.
“Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yudha menambahkan bahwa pemetaan anggaran stunting diharapkan tidak hanya berhenti pada level subkegiatan, tetapi juga menyentuh rincian belanja. Langkah ini dinilai penting agar dampak program dapat lebih nyata dirasakan masyarakat, khususnya di daerah rawan stunting.
“Kita ingin pemetaan ini tidak sekadar administratif. Harapannya, bisa langsung mengidentifikasi titik-titik lemah intervensi agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Kemendagri sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi pemetaan anggaran stunting di tingkat provinsi. Berdasarkan hasil sementara, total penandaan (tagging) subkegiatan pencegahan stunting di Kalimantan Utara mencapai sekitar Rp44 miliar, yang tersebar di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta urusan sosial dan ketahanan pangan. Yudha memastikan, Bappeda Litbang Kaltara akan terus mendukung langkah-langkah terukur dari pemerintah pusat dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Bappeda akan memastikan proses tagging dan pelacakan ini berjalan berkelanjutan, sehingga target percepatan penurunan stunting di Kaltara bisa tercapai sesuai arahan nasional,” pungkasnya. (adv)
TANJUNG SELOR – Peningkatan kemandirian fiskal kembali ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kaltara.…
TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara diminta bergerak cepat menyikapi penurunan dana transfer pusat yang berdampak…
TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di…
TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang lebih selektif dan berorientasi pada…
TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya optimalisasi aset milik…
TANJUNG SELOR — Ketimpangan dalam penerimaan Tunjangan Khusus Guru (TKG) di Kabupaten Malinau mendapat sorotan…