Kesetaraan Gender Jadi Prioritas, Bappeda Kaltara Mantapkan Komitmen PUG

TANJUNG SELOR — Bappeda dan Litbang Kaltara menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian regulasi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang digelar di Tanjung Selor.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius mengatakan, langkah ini merupakan bentuk sinergi nyata antar perangkat daerah dalam memperkuat kebijakan kesetaraan gender di seluruh aspek pembangunan daerah.

“Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, tetapi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan menyamakan pandangan di antara para pihak, terutama anggota Pokja PUG,” ujar Bertius.

Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah regulasi yang belum tuntas, di antaranya memastikan penerapan PUG dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tujuannya agar seluruh kebijakan dan program pembangunan dapat memberi manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.

“Kita ingin penerapan PUG bukan hanya di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah,” tegasnya.

Selain itu, Bertius menyoroti pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar penerapan PUG menjadi tanggung jawab bersama. Ia juga menekankan perlunya dukungan nyata terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD-PKG).

“Regulasi ini sangat penting untuk menjadi payung hukum yang jelas. Karena itu, kita perlu dorongan lintas sektor agar prosesnya cepat dan tepat,” ucapnya.

Ia juga menegaskan, pelaksanaan PUG harus disertai dengan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, dan alokasi anggaran yang memadai agar berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan di setiap perangkat daerah. Menurut Bertius, keterlambatan penyelesaian sejumlah regulasi tersebut antara lain disebabkan oleh belum rampungnya naskah akademis serta perlunya penguatan komitmen lintas pihak.

“Kita akui memang ada kendala teknis dan koordinatif. Tapi dengan komitmen bersama, semua bisa diselesaikan secara bertahap,” ujarnya.

Dari sisi perencanaan pembangunan, lanjutnya, isu kesetaraan gender telah menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara. Karena itu, Bappeda memastikan prinsip keadilan gender akan terus diarusutamakan di setiap kebijakan strategis pemerintah daerah.

“Ini soal komitmen berkelanjutan, bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam satu atau dua bulan. Kami menargetkan empat regulasi yang belum tuntas dapat diselesaikan pada 2025 hingga 2026,” pungkasnya. (adv)