Bappeda Kaltara Tekankan Konektivitas Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan

TANJUNG SELOR — Pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kaltara tidak bisa dilepaskan dari persoalan konektivitas antar wilayah.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menilai keterhubungan wilayah menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. “Wilayah perkotaan memang cenderung menjadi pusat aktivitas ekonomi daerah. Karena itu, akses menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus diprioritaskan agar harga bahan pokok dan bahan baku bisa merata,” kata Bertius.

Ia menjelaskan, Pemprov Kaltara telah menjalankan berbagai langkah konkret dalam memperkuat konektivitas, terutama di wilayah 3T. Salah satu langkah strategis adalah pembangunan infrastruktur jalan menuju Krayan dan perbatasan negara tetangga, yang menjadi jalur vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Selain pembangunan jalan, pemerintah juga menggulirkan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang terbukti membantu menekan disparitas harga di daerah terpencil,” terangnya.

Menurut Bertius, program SOA merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi kesenjangan harga dan keterbatasan akses distribusi barang kebutuhan pokok. Namun, ia menegaskan, komitmen jangka panjang Pemprov Kaltara tetap diarahkan untuk membangun konektivitas yang berkelanjutan dan menyeluruh.

“SOA itu hanya langkah sementara. Tujuan akhirnya adalah bagaimana konektivitas antarwilayah benar-benar terbentuk melalui pembangunan jalan dan transportasi reguler,” katanya.

Lebih jauh, Bertius juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara agar lebih responsif terhadap persoalan wilayah 3T di daerah masing-masing. Sinergi lintas tingkat pemerintahan dinilainya menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan merata.

“Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci agar pembangunan tidak timpang,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltara terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan wilayah, termasuk menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat agar program strategis di kawasan perbatasan mendapat dukungan anggaran yang optimal.

“Kalau konektivitas terbangun dengan baik, maka arus ekonomi akan bergerak lebih cepat. Masyarakat di wilayah 3T juga akan merasakan manfaat pembangunan secara nyata,” pungkasnya. (adv)