TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara memastikan proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2026–2029 berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) menjadi langkah krusial untuk menentukan tujuh anggota tetap dan tujuh anggota cadangan yang akan bertugas mengawal ekosistem penyiaran di Kaltara.
Anggota DPRD Kaltara, Herman menjelaskan bahwa proses ini merupakan bagian akhir dari rangkaian seleksi yang telah dilalui para calon. “Mereka telah melewati tahapan administrasi, tes kemampuan dan wawancara oleh tim panitia seleksi. Sekarang ini tinggal uji kepatutan dan kelayakan di DPRD,” ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, hasil seleksi dari panitia telah diserahkan kepada DPRD sebagai tanda selesainya tahapan administrasi. Selanjutnya, Komisi I akan mengagendakan jadwal pelaksanaan fit and proper test melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
“Komisi I akan menilai secara menyeluruh kemampuan para calon, baik dari sisi pemahaman terhadap undang-undang penyiaran, kemampuan komunikasi publik, maupun kepekaan terhadap isu strategis di sektor media dan informasi,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Kaltara berkomitmen menjalankan seluruh tahapan seleksi secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku. Transparansi ini, katanya, merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan publik yang bersih dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan fair. Tidak ada intervensi atau kepentingan tertentu dalam menentukan siapa yang layak duduk di KPID,” tegasnya.
DPRD Kaltara berharap, melalui proses seleksi yang objektif dan transparan ini, KPID Kaltara periode mendatang dapat berperan aktif menjaga kualitas siaran, memperkuat literasi media masyarakat, serta memastikan penyiaran di daerah berjalan sehat, edukatif, dan bermartabat. “KPID harus menjadi garda depan dalam menjaga integritas ruang siar di Kaltara,” pungkasnya. (adv)
TANJUNG SELOR – Peningkatan kemandirian fiskal kembali ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kaltara.…
TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara diminta bergerak cepat menyikapi penurunan dana transfer pusat yang berdampak…
TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di…
TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang lebih selektif dan berorientasi pada…
TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya optimalisasi aset milik…
TANJUNG SELOR — Ketimpangan dalam penerimaan Tunjangan Khusus Guru (TKG) di Kabupaten Malinau mendapat sorotan…