Bappeda Kaltara Genjot Akuntabilitas Keuangan Daerah Melalui Bimtek IPKD

TANJUNG SELOR – Bappeda dan Litbang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bagi kabupaten/kota se-Kaltara, Senin (3/11). Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dibuka langsung oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kaltara, Mochamad Sarkawi.

Bimtek ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltara untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh wilayah. Hadir sebagai narasumber utama Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa pada Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI, serta Okta Agus Wahyudi, S.Tr.IP, Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama BSKDN Kemendagri.

Dalam sambutan pembukaannya, Mochamad Sarkawi menegaskan pentingnya komitmen dan kolaborasi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

“Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bukan hanya alat ukur, tetapi juga cerminan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pengisian data yang akurat dan tepat waktu akan berdampak langsung pada peningkatan nilai IPKD serta kredibilitas daerah di tingkat nasional,” ujarnya.

Sarkawi menambahkan, penguatan kapasitas aparatur dalam penginputan data IPKD menjadi langkah strategis agar setiap daerah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem keuangannya.

“Dengan pemahaman yang baik terhadap mekanisme IPKD, kita bisa memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan paparan teknis dari narasumber BSKDN mengenai pedoman pengukuran IPKD serta instruksi teknis penginputan data melalui aplikasi resmi Kemendagri. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang membahas berbagai kendala teknis dan administratif yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan.

Peserta bimtek terdiri dari perwakilan Bappeda dan Litbang, Badan Pengelola Keuangan serta Dinas Komunikasi dan Informatika dari lima daerah di Kaltara, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara berharap seluruh kabupaten/kota dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara terukur dan kredibel. “Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas aparatur daerah dalam mendukung tata kelola keuangan publik yang baik, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (adv)