Harga Pupuk Turun 20 Persen, DPRD Kaltara Siap Kawal Implementasi di Daerah

Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie

TANJUNG SELOR — Kebijakan pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen disambut antusias di daerah, termasuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.

Langkah strategis yang berlaku mulai 22 Oktober 2025 itu bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan disebut sebagai terobosan bersejarah di sektor pertanian nasional.

Kebijakan ini ditegaskan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai jenis, HET, dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2025.

Berbeda dari kebijakan sebelumnya, penurunan harga kali ini dilakukan tanpa tambahan subsidi APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram (kg) menjadi Rp1.800 per kg, NPK dari Rp 2.300 per kilogram menjadi Rp 1.840 per kg, NPK kakao dari Rp 3.300 per kg menjadi Rp 2.640 per kg, ZA khusus tebu dari Rp 1.700 per kg menjadi Rp 1.360 per kg dan pupuk organik dari Rp 800 per kg menjadi Rp640 per kg.

Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menyambut positif langkah pemerintah tersebut. Ia menyebut kebijakan ini bukan hanya meringankan beban petani, tapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan di Kaltara.

“Kami di DPRD menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat. DPRD Kaltara siap mengawal implementasinya agar penurunan harga pupuk ini benar-benar dirasakan oleh petani hingga ke tingkat tapak,” tegas Achmad Djufrie.

Menurutnya, pengawasan distribusi menjadi kunci agar pupuk bersubsidi tidak salah sasaran dan dapat mendukung stabilitas harga pangan di masyarakat. Achmad juga menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan memastikan kebijakan ini berjalan sinergis dengan program peningkatan produksi pangan di Kaltara.

“Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, petani bisa menambah intensitas tanam dan meningkatkan hasil panen. Ini tentu berdampak positif bagi ketahanan pangan daerah,” pungkasnya. (adv)

Wira