Bappeda-Litbang Kaltara Rampungkan RPKD, Fokus Turunkan Angka Kemiskinan

TANJUNG SELOR – Bappeda-Litbang Kaltara tengah memfinalisasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen strategis ini merupakan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah memiliki rencana pengentasan kemiskinan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Sosbupem) Bappeda-Litbang Kaltara, Mufied Azwar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahap akhir penyusunan draft RPKD sebelum disahkan secara resmi.

“Kegiatannya fokus pada penyelarasan program dari semua perangkat daerah, supaya langkah-langkah pengentasan kemiskinan di Kaltara bisa satu arah dan tidak tumpang tindih,” ujar Mufied.

Ia menegaskan, penyusunan RPKD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus menghasilkan program nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “RPKD ini tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus melahirkan langkah konkret yang bisa menjawab persoalan riil di masyarakat,” tegasnya.

Mufied juga mencontohkan pentingnya sinkronisasi antara data dan kebijakan teknis di lapangan.
“Kalau kita tahu masih banyak warga yang belum punya rumah layak, maka dinas yang berwenang harus mencarikan solusi. Entah dengan program rumah murah atau bahkan gratis bagi masyarakat miskin,” katanya.

Selain persoalan perumahan, ia juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara yang masih didominasi sektor informal. “Masih banyak keluarga kurang mampu yang belum punya pekerjaan tetap. Karena itu, pemerintah daerah perlu menggandeng dunia usaha dan lembaga pelatihan kerja untuk membuka peluang kerja baru,” jelasnya.

Langkah ini, lanjutnya, penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi bisa mencapai kemandirian ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja. Dalam proses penyusunan RPKD, Bappeda-Litbang Kaltara juga menegaskan bahwa seluruh program berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Namun, Mufied mengingatkan pentingnya verifikasi dan validasi ulang oleh pemerintah daerah.

“Kadang data dari pusat tidak sepenuhnya sesuai kondisi terbaru di lapangan. Bisa jadi ada warga yang sudah pindah atau meninggal dunia. Karena itu perlu verifikasi ulang sebelum dijadikan acuan,” katanya.

Dalam rapat finalisasi yang turut dihadiri oleh seluruh perangkat daerah terkait, Baznas, lembaga swadaya masyarakat (NGO), serta pihak swasta, Bappeda-Litbang juga membahas keterbatasan fiskal daerah yang akan memengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pada tahun mendatang.
“Kita tahu anggaran tahun depan semakin ketat. Karena itu, lewat dokumen RPKD ini kita berharap pemerintah pusat bisa melihat kebutuhan daerah dan memberikan dukungan pendanaan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dicapai oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami ingin semua pihak terlibat aktif, supaya hasilnya nanti bukan hanya dokumen di atas kertas, tapi benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)