Bappeda Kaltara Fasilitasi Pembahasan SIPD, Fokus Turunkan Stunting

TANJUNG SELOR – Bappeda dan Litbang Kaltara memfasilitasi pertemuan bersama kementerian terkait di Tanjung Selor beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam melakukan tagging atau pelabelan laporan stunting di wilayah Kaltara, termasuk seluruh kabupaten/kota.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda dan Litbang Kaltara, Mufied Azwar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama di Indonesia dan menempatkan Kaltara sebagai pilot project nasional penerapan SIPD untuk pelaporan stunting.

“Kalau peran kami hanya memfasilitasi pembahasan tersebut. Tapi, Kaltara menjadi daerah pertama yang dijadikan proyek percontohan,” ujar Mufied.

Menurutnya, dalam pertemuan itu Bulungan menjadi salah satu objek penilaian utama karena telah mengimplementasikan intervensi stunting lintas sektor. Pemerintah pusat, kata Mufied, mengharapkan setiap daerah dapat melakukan penginputan data stunting secara terintegrasi ke dalam aplikasi SIPD.

“Mereka berharap penginputan terhadap tagging di aplikasi SIPD dilakukan dengan lengkap. Dalam penyerapan anggaran yang nilainya mencapai miliaran, salah satu itemnya memang terkait stunting, kemiskinan, dan anak putus sekolah,” bebernya.

Namun, ia menilai masih terdapat kendala teknis di lapangan karena fitur-fitur khusus seperti staging stunting belum sepenuhnya tersedia dalam sistem SIPD yang masih bersifat global. Meski demikian, pembaruan terus dilakukan agar aplikasi tersebut menjadi lebih komprehensif dan memudahkan perangkat daerah.

“Penyempurnaan terus dilakukan agar aplikasi ini bisa lebih lengkap dengan fitur yang memadai. Kedatangan tim dari pusat kemarin juga untuk membahas hal itu,” ungkapnya.

Mufied menambahkan, dari 64 indikator konvergensi stunting di Kalimantan Utara, saat ini sudah mengalami penurunan signifikan menjadi 31 indikator. Hal itu menunjukkan bahwa upaya intervensi dan kolaborasi antarperangkat daerah berjalan cukup efektif.

“Pada dasarnya penyempurnaan SIPD ini untuk memudahkan semua perangkat daerah, karena seluruh perencanaan pemerintah sekarang berbasis digital. Di dalam aplikasi itu nanti jelas terlihat nilai anggaran, angka intervensi stunting, hingga dukungan utama tiap program,” pungkasnya. (adv)