Gelontorkan Rp239 Miliar untuk Atasi Kemiskinan, Pemprov Kaltara Siapkan Intervensi Lintas OPD

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 239 miliar untuk program pengentasan kemiskinan di Bumi Benuanta. Dana itu dieksekusi melalui 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan program intervensi sesuai bidang masing-masing.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius mengatakan Bappeda-Litbang hanya berperan sebagai fasilitator.

“Kalau di kami tidak ada kegiatan teknis. Kami hanya memfasilitasi, misalnya penyusunan rencana aksi maupun rapat koordinasi. Kami juga memastikan data bisa masuk dan dilaporkan ke pusat. Tetapi intervensi langsung dilakukan OPD teknis,” kata Bertius, Selasa (23/9).

Menurut Bertius, setiap OPD memiliki peran yang berbeda dalam menekan angka kemiskinan. Contoh, DPUPR-Perkim Kaltara memastikan sanitasi semakin baik dari tahun ke tahun dan menyediakan rumah layak huni. Begitu juga dengan pemenuhan air bersih.Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara bertugas menjaga layanan dasar kesehatan.

“Dinkes memastikan posyandu tetap berjalan agar ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ungkapnya.

Bertius menegaskan, arahan Gubernur Kaltara jelas seluruh OPD harus bergerak bersama. “Sesuai arahan Bapak Gubernur, semua diminta untuk bergerak dalam pengentasan kemiskinan. Tidak bisa parsial, harus lintas sektor,” katanya.

Langkah ini diambil karena data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren kenaikan angka kemiskinan di Kaltara. “Berdasarkan data September 2024 angka kemiskinan tercatat 5,38 persen. Tapi pada Maret 2025 naik menjadi 5,54 persen. Harusnya turun, tetapi malah naik. Itulah kenapa Bapak Gubernur meminta dilakukan intervensi segera,” pungkasnya. (adv)