Kaltara Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia

TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kaltara gelar pembinaan Satu Data Indonesia (SDI). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya di bidang perencanaan pembangunan berbasis data.

Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menjelaskan, sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kepala daerah mendapat mandat untuk menyelenggarakan statistik sektoral di wilayah masing-masing.

“Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara telah membentuk Forum Satu Data Indonesia Provinsi melalui peraturan gubernur, serta menyiapkan tim berdasarkan surat keputusan gubernur,” ujar Bertius, Senin (15/9).

Ia menambahkan, regulasi terbaru juga memperkuat peran daerah dalam penyelenggaraan SDI. Pada 2024, terbit regulasi satu data pemerintah dalam negeri.
“Regulasi ini mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyelenggarakan Satu Data Indonesia. Karena itu, kita perlu terus melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.

Menurutnya, sejak 2022, Pemprov Kaltara sudah beberapa kali melibatkan kabupaten/kota dalam bimbingan teknis penyelenggaraan Satu Data. “Harapannya, kabupaten/kota di Kaltara membentuk forum satu data di tingkat masing-masing,” ungkapnya.

Sejauh ini, tindak lanjut tersebut sudah dilakukan oleh sejumlah daerah. Bappeda ditetapkan sebagai sekretariat Satu Data, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) berperan sebagai wali data, sebagaimana yang berlaku di tingkat provinsi.

“Pada 2025 ini, kami memandang perlu untuk melakukan upaya pembinaan lebih lanjut terhadap Satu Data Indonesia. Oleh sebab itu, hari ini kami menyelenggarakan pembinaan Satu Data Indonesia,” pungkasnya. (adv)