Menyentuh Angka Rp 5 Triliun, Prioritaskan Pengamanan Aset Pemkab Bulungan

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani S.Pd, M.Si membuka kegiatan peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam penertiban dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) serta bimbingan teknis (bimtek) aplikasi Pendekar BMD di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Senin (11/8/2025).

Bupati mengungkapkan, APBD Bulungan jika ditambah nilai aset yang dimiliki mencapai lebih dari Rp5 triliun. Maka pengamanan aset sangat penting untuk memastikan aset-aset tersebut benar-benar milik Pemkab.

“Pengamanan aset menjadi hal yang sangat penting dan prioritas. Kita harus benar-benar memastikan aset tersebut benar-benar milik pemkab,” tegas Syarwani.

Diterangkan, aset Pemkab khususnya tanah nilainya cenderung naik setiap tahun. Semakin banyak aset tanah yang diamankan dan disertifikasi semakin tinggi nilai aset yang dimiliki sekaligus meminimalisir potensi konflik hukum.

Bupati berharap, seluruh penataan aset dapat terintegrasi dalam sistem aplikasi Pendekar BMD agar tidak terjadi pencatatan yang beragam.
Diketahui, aset merupakan bagian yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan di mana setiap tahun aset selalu menjadi bagian yang diaudit oleh BPK RI.

Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan aset di setiap perangkat daerah sangat strategis. Bupati mengingatkan, terkait aset tanah maka Pemkab sering berhubungan langsung dengan masyarakat.

Bupati berpesan, agar segenap OPD termasuk para camat agar setiap tahun melengkapi dokumen kepemilikan aset, tidak hanya menginventarisasi tapi juga memastikan aset tersebut terdokumentasi serta tersertifikasi. Diungkapkan, sejumlah persoalan terkait aset Pemkab yang ada, seperti bangunan di lahan milik rumah sakit yang diklaim sebagai milik pihak lain, ada pula aset di sekolah di wilayah kecamatan yang berdiri di atas tanah yang statusnya belum tuntas.

Bupati berpesan agar sejumlah persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan. “Untuk aset-aset yang statusnya bermasalah, diupayakan diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengikuti ketentuan yang ada,” pungkas Syarwani. (bin)