Polda Bantah Penukaran Sabu dengan Tawas, Tegaskan Kasus Sudah Ditangani dan Tidak Ditutupi

TARAKAN – Desakan agar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara) dicopot dari jabatannya terus bergulir. Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kaltara menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa menyusul beredarnya isu penukaran barang bukti sabu 12 kilogram (kg) dengan tawas serta penangkapan sejumlah anggota Polres Nunukan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Isu yang menyebar cepat di media sosial itu langsung ditanggapi serius oleh Polda Kaltara. Kepala Bidang Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar.

“Isu penukaran sabu dengan tawas adalah kabar yang tidak sesuai fakta. Yang terjadi adalah pencurian sabu seberat 7 gram oleh dua oknum anggota Dit Tahti Polda Kaltara,” ujar Budi saat memberikan keterangan resmi, Kamis (17/7).

Menurutnya, kasus itu sudah diungkap secara terbuka sejak awal. “Kami tidak menutup-nutupi. Kasusnya sejak awal kami tangani dengan cermat karena menyangkut perkara narkotika,” katanya.

Budi menambahkan, penyidikan dilakukan oleh tim khusus di bawah pimpinan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) dan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabidpropam). “Berkas perkara sudah dikirim ke jaksa penuntut umum (JPU) dan kini dalam proses pelengkapan,” terangnya.

Setelah dinyatakan lengkap (P21), lanjut Budi, perkara akan segera dilimpahkan ke tahap II. “Kami akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU sesuai prosedur,” ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti tidak menunjukkan adanya perubahan bentuk maupun isi. “Itu juga diperkuat oleh pengakuan tersangka utama dalam kasus 12 kilogram sabu yang turut kami periksa sebagai saksi,” jelasnya.

Terkait penangkapan empat anggota Polres Nunukan oleh tim Mabes Polri, Budi menyebut bahwa itu bagian dari sinergi dan penguatan pengawasan internal. “Ini justru menunjukkan sistem pengawasan di tubuh Polri berjalan, bukan sebaliknya,” tandasnya.

Menurutnya, Kaltara sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan besar dalam memberantas peredaran narkoba. “Banyak jalur tikus dan godaan bandar sangat kuat. Tapi kami punya pengawasan rutin harian, mingguan, Anev bulanan, hingga audit kinerja dan sidak oleh Propam,” paparnya.

Namun begitu, kata Budi, faktor integritas pribadi anggota dan partisipasi masyarakat tetap menjadi kunci utama. “Kami tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum, termasuk oleh anggota sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, tindakan tegas terhadap personel internal adalah komitmen langsung dari Kapolda. “Ini bukan kelemahan, melainkan bukti bahwa kami serius bersih-bersih di internal,” ucapnya.

Polda Kaltara, lanjut dia, terbuka terhadap aspirasi publik, termasuk dari mahasiswa. “Kami hormati kebebasan berekspresi. Namun kami juga berharap aksi dilakukan dengan tertib dan tetap berpedoman pada aturan,” katanya.

Meski klarifikasi sudah disampaikan secara terbuka, wacana aksi mahasiswa tetap menggema di ruang publik. Sejumlah akun organisasi mahasiswa di media sosial telah membagikan seruan aksi dan poster digital. Mereka mendesak evaluasi total terhadap kinerja kepolisian di wilayah perbatasan tersebut.
“Kami ingin penegakan hukum dilakukan secara bersih dan transparan,” bunyi salah satu pernyataan yang beredar.

Polda pun menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap proses hukum. “Tidak ada impunitas di tubuh Polri. Kami tetap berada di jalur reformasi,” pungkasnya.(humas Polda)