Bersama BPKP, Pemprov Kaltara Perkuat Pengawasan Penyelarasan Pembangunan Daerah

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan Plt. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara Sindu Senjaya Aji, Ak., M.M.i.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (14/7) tersebut, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan BPKP Kaltara dalam rangka pengawasan kolaboratif lintas sektoral di Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan BPKP memiliki peranan penting dalam pengawasan sekaligus memastikan akuntabilitas dan integritas pelaksanaan program pembangunan nasional.

“Pengawasan merupakan elemen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kita harus memastikan pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,”kata Gubernur.

“Dalam konteks inilah, fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi sangat strategis,”ujarnya.

Gubernur juga meyakini dengan pengawasan yang berbasis data, bersifat edukatif, dan fokus pada perbaikan, maka upaya dalam mewujudkan transformasi Kaltara akan berjalan lebih terarah dan akuntabel.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat kerja saja, tetapi juga perlu sistem kontrol dan evaluasi yang baik agar setiap langkah pembangunan selalu berada dalam jalur yang benar,” jelasnya.

Ia berharap melalui kesepatakan ini, dapat bersama-sama membangun ekosistem pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif, lintas sektor dan lintas fungsi. Bertujuan untuk menciptakan sinergi yang kuat antara Pemprov Kaltara dan BPKP sebagai mitra pengawasan yang independen dan profesional.

Selanjutnya, Gubernur menghimbau kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltara agar dapat memanfaatkan kerja sama yang terjalin dengan BPKP ini secara optimal.

“Jangan melihat pengawasan sebagai momok, tetapi sebagai alat bantu untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Gubernur turut memberikan apresiasi kepada BPKP Kaltara atas dukungan tercapainya kesepakatan bersama ini.

“Dengan kesepakatan bersama dan kolaborasi ini, semoga dapat menjadi bagian penting dari upaya besar kita bersama untuk membangun daerah kita yang tercinta, menuju Kaltara yang semakin maju, makmur dan berkelanjutan,” terangnya.

“Mari kita wujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tutupnya. (dkisp)