Gubernur Dorong Optimalisasi Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Dana Bagi Hasil SDA

BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur bertema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Menggali Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah”.

Diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, pada Rabu (9/7), rakor strategis ini dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari provinsi penghasil sumber daya alam (SDA).

Kepala daerah hadir tersebut Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, M.Si., serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.

Dalam pertemuan provinsi penghasil SDA tersebut, bertujuan untuk mensinergikan Dana Bagi Hasil (DBH) atau fiskal dalam rangka penguatan fiskal di daerah, khususnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen dan mendukung penuh hasil yang diputuskan dalam rapat bersama seluruh kepala daerah ini.

“Yang pertama tentunya apresiasi untuk Pemprov Kaltim yang telah menginisiasi rakor ini, merupakan kegiatan yang sangat baik untuk kita saling bertukar pikiran,” kata Gubernur Zainal.

Mantan Waka Polda Kaltara ini menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil SDA harus semakin nyata, terutamanya dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor pertambangan dan kehutanan.

Menurutnya, hal ini dinilai sangat penting guna memperkuat kapasitas fiskal daerah yang selama ini turut menopang ekonomi nasional melalui kekayaan alamnya.

“Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antar daerah penghasil, sehingga suara kita lebih kuat dalam memperjuangkan hak fiskal yang adil dan proporsional,”ujarnya.

“Kaltara sebagai provinsi dengan potensi tambang dan hutan yang besar, tentu sangat berkepentingan dalam hal ini,” sambung Gubernur Zainal.

Dalam rakor tersebut, dibahas pula strategi kolaboratif antar provinsi dalam mengawal regulasi dan mekanisme DBH di tingkat nasional.

Seluruh kepala daerah sepakat dalam penguatan fiskal tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, namun sebagai modal utama peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antar kepada yang hadir, ini menjadi simbol sinergi dan solidaritas daerah penghasil SDA dalam memperjuangkan keadilan fiskal serta pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan. (dkisp)