Deklarasi PKC Kopri PMII Nunukan: Jaga Persatuan dan Hormati Hasil Pilkada 2024

NUNUKAN – Pengurus Komisariat Cabang (PKC) Kopri PMII Nunukan menggelar deklarasi pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, mereka menyerukan agar seluruh masyarakat menjaga persatuan dan menghormati hasil pilkada.

Hal ini disampaikan Ketua PKC Kopri PMII Nunukan, Lisa Trisnahati, Minggu (22/12/24) di Tugu Dwikora Alun alun Nunukan. Ia mengatakan deklarasi ini bertujuan memperkuat kebersamaan dan mencegah perpecahan yang dapat timbul akibat perbedaan pilihan politik di Kabupaten Nunukan.

Dalam Orasinya Lisa menegaskan bahwa meskipun Pilkada 2024 telah usai, tantangan terbesar adalah menjaga persatuan bangsa. “Mari kita semua menghargai hasil pilkada dan mendukung proses demokrasi dengan sikap dewasa, tanpa adanya perpecahan,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa pilkada bukan hanya soal kemenangan politik, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat bisa tetap hidup rukun dan harmonis.”Keberagaman adalah kekuatan kita. Kita harus bisa saling menghargai, meskipun pilihan politik kita berbeda,” lanjutnya.

Dikonfirmasi Ketua PMII Nunukan, Sandi Mulhadi, mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam konflik atau perdebatan yang tidak konstruktif setelah pilkada. Menurutnya masyarakat Nunukan harus fokus pada pembangunan dan kemajuan bersama, bukan pada perbedaan yang memecah belah. Hal ini disampaikan dengan maksud agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax yang dapat memecah belah persatuan.

“Informasi yang tidak benar hanya akan memperburuk situasi. Mari kita bijak dalam menyaring informasi dan menjaga ketertiban,” tambah Sandi.

Dalam deklarasi tersebut PKC Kopri PMII Nunukan juga menekankan pentingnya mendukung pemimpin yang terpilih untuk membangun daerah dan negara. Pemimpin yang terpilih merupakan pilihan bersama. untuk menciptakan masa depan Nunukan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Deklarasi ini diakhiri dengan seruan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Karena Demokrasi merupakan hak semua warga negara, dan prosesnya harus terjaga dan bertanggungjawab.