NUNUKAN – Kasus dugaan pemecatan sepihak perusahaan terhadap buruh membuat DPRD Nunukan akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husein dalam rapat dengar pendapat bersama buruh yang tergabung PK F Hukatan KSBSI PT SIL pada Senin (9/12/2024).
Menurutnya, dari pansus inilah nantinya akan dilakukan investigasi kejadian yang sebenarnya. Sehingga, DPRD Nunukan dapat memberikan solusi yang terbaik.
“Karena banyak Banyak hal yang perlu dibedah di PT SIL SIP. Makanya, banyak catatan penting kita terhadap PT SIL ini. Sehingga, pansus diharapkan bisa menuntaskan persoalan yang ada,” bebernya.
Salah satu contoh, kata dia, masalah gaji karyawan tak sesuai aturan, nihilnya plasma, sampai tidak adanya CSR yang pernah dilaporkan ke Pemda Nunukan.
“Belum lagi tempat tinggal buruh atau karyawan. Apalagi adanya pemutusan kerja sepihak, ini kan ada tanda besar,” bebernya.
Dia juga menduga adanya pelanggaran HAM yang terjadi di perusahan tersebut. Misal, karyawan diberi tempat tinggal 3×3 lalu dihuni hingga 4 kepala keluarga.
“Belum lagi, intimidasi-intimidasi perusahaan yang kita dengar dalam rapat ini. Nah, ini semua harus ada kejelasan dari perusahan,” bebernya. (adv)
TANJUNG SELOR –Anggota DPRD Kaltara Jufri Budiman menegaskan pentingnya pelatihan dan pembinaan usaha bagi masyarakat,…
TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menilai penanganan berbagai kasus kekerasan di daerah masih memerlukan langkah…
TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara mendorong percepatan digitalisasi layanan pemerintahan untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan…
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara, Adi Nata Kusuma mendesak Pemprov Kaltara untuk memperkuat program…
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegaskan bahwa setiap perusahaan yang berinvestasi di…
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kaltara, Herman menegaskan agar penyusunan anggaran tahun 2026 mengacu pada…