NUNUKAN – Kegiatan sosialisasi peraturan perda (Soper) juga dilakukan oleh Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah.
Legislatif dari partai PKS tersebut, melakukan Sosper nomor 17 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, di Hotel Fortune pada Minggu, (8/12/24).
Arpiah mengundang narasumber dari DSP3A (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Nunukan.
“Banyak masukan yang kita dapatkan dari Sosper ini,” terangnya.
Menurutnya, kasus anak dan perempuan harus menjadi prioritas. Sebab, banyak kasus yang terjadi yang melibatkan anak dan perempuan.
“Makanya, dengan sosialisasi ini masyarakat bisa mengerti. Kalaupun ada masukan dan usulan, kita akan sampaikan nantinya di rapat kita,” terangnya.
Dia mengaku bahwa dari DSP3A ternyata sudah menyusun draft baru yang terkhusus untuk perlindungan anak. Dimana, usulan yang diajukan DSP3A Nunukan mengenai perlindungan terhadap anak akan dipisah dengan perlindungan terhadap perempuan.
“Nah, usulan seperti ini lah nantinya ketika diajukan ke DPRD, kita akan bahas bersama. Tapi ini masih draf mereka. Karena, saat ini menggunakan perda 2015, dimana masih menyatu perlindungan perempuan dan anak,” sebutnya. (adv)
TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Badan Pertanahan…
TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si mengikuti kegiatan Reboan (Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi…
TANJUNG SELOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus memacu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya…
Bulang, Prambon — Keberlangsungan Perpustakaan Desa Bulang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya minat…
SEBATIK - Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis Komunitas Penggerak Literasi di Kabupaten…
MALINAU – Iringan tarian adat Dayak dan nuansa alam Malinau menyambut kedatangan Gubernur Kalimantan Utara…