Pemkab Bulungan Sampaikan Penjelasan 9 Raperda

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, mengungkapkan penjelasan terkait sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan 1 di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada hari Senin (25/11).

Salah satu di antaranya adalah Raperda perubahan konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai implementasi dari Pasal 314 huruf b UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“Perubahan nama ini bertujuan untuk memperkuat peran BPR dalam mengakselerasi perekonomian daerah serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bulungan,” ujar Bupati Bulungan, Syarwani, pada Senin (25/11).

Selain itu, terdapat delapan Raperda lainnya. Antara lain, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Bulungan Tahun 2024–2044, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tenaga Kerja Lokal, Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan.

“Mengenai Raperda tentang Tenaga Kerja Lokal, inilah untuk mendukung fungsi pemerintah daerah dalam memberikan layanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran regulasi ketenagakerjaan,” tutupnya.