Pemkab Bulungan Jadi Jawara Pada Championship TP2DD, Raih Penghargaan P2DD, Terbaik ketiga se-Kalimantan

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan meraih penghargaan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) terbaik 3 untuk wilayah kalimantan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kamis (7/11). Hal itu Surat Keputusan (SK) Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI Nomor 259 Tahun 2024.

P2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait yang bertujuan untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) guna mencapai efisiensi, efektivitas, dan transformasi tata kelola keuangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto, menyatakan bahwa pemerintah, melalui Satgas P2DD, telah mengambil langkah konkret untuk mempercepat implementasi ETPD dan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital bagi masyarakat.

Hal ini sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertumbuh sekitar 5,0 persen.

“Salah satu komitmen tersebut terwujud melalui rapat koordinasi di level daerah, regional maupun nasional sebagi upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan tema ‘Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah’,” kata Risdianto.

Melalui beragam kebijakan pemerintah, terbentuklah Satgas P2DD yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 3 Tahun 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Satgas P2DD.

“Satgas ini bertujuan untuk mendorong Pemda dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal melalui peningkatan transaksi belanja melalui elektronifikasi atau digitalisasi,” ungkapnya.

Sehingga, Satgas P2DD menjadi sangat penting terutama untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (EPTD) salah satunya. Mendorong ekosistem transaksi digital pemerintah daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

“Di setiap starata, rapat koordinasi P2DD merupakan forum tertinggi. Baik dilevel pusat kementerian atau lembaga nggota Satgas TP2DD maupun dilevel daerah antar kepala daerah selaku ketua TP2DD,” bebernya.

Oleh karena itu, bentuk apresiasi dan evaluasi terhadap kinerja Pemda maka Menko Perekonomian melaksanakan Championship TP2DD tahun 2024 dengan Level Playing Field di 5 wilayah. Meliputi Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Serta Nusa Tenggara, Maluku, Dan Papua.

“Satgas P2DD telah menetapkan 15 Pemda penerima penghargaan P2DD terbaik,” ujarnya.

Tiga Pemda penerima penghargaan program unggulan terbaik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, 1 BPD terbaik, serta 3 P2DD Rookie Of The Year yang dinilai paling mendukung semua kebijakan P2DD yang berlangsung selama  2023.

“Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai P2DD Kabupaten Terbaik III (Tiga) wilayah kalimantan,” ungkapnya.

Dikatakan, capaian ini tentu tidaklah instan tapi sebaliknya dilakukan secara simultan dan konsisten serta riil (nyata) terutama para stakeholder di daerah yang bersama-sama turut serta mendukung percepatan perluasan digitalisasi daerah. Terutama, kepala daerah, sekretariat daerah, asisten yang membidangi, Bapenda, OPD pemungut retribusi, Perwakilan Bank Indonesia serta Bankaltimtara.

“Penghargaan ini tentu menjadi pemacu Pemda Bulungan untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga Pemda Bulungan dapat menghadirkan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

Sejauh ini, Pemda Bulungan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dapat berkontribusi terhadap upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah termasuk asosiasi dan pelaku industri,” pungkasnya. (adv)