Dorong Pembangunan Desa, Entaskan Status Desa Tertinggal

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan berkomitmen meningkatkan pembangunan dari desa. Memiliki 232 desa di 21 kecamatan sejak 2016 kini tak ada lagi desa yang berstatus desa tertinggal di Nunukan.

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan setiap tahunnya anggaran dana desa 10 persen dari total dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Nunukan.

Ini untuk memastikan agar desa bisa tumbuh dan berkembang bersama. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan dari desa. Layanan publik di desa yang makin baik ditandai dengan meningkatnya status desa dari 232 jumlah desa.

Pada tahun 2016 dari 190 desa status sangat tertinggal hingga tahun 2023 terentaskan semua. Pada kategori status desa mandiri capaian tahun 2016 masih 0 desa atau tidak ada sama sekali.

“Maka hingga akhir tahun 2023 lalu telah ada 23 desa dengan status desa mandiri. Bahkan, salah satu desa kita, yaitu Pemerintah Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah mampu memperoleh penghargaan Desa Anti Korupsi dari KPK RI.

“Kalau desanya terus tumbuh dan berkembang, maka dalam skala kabupaten, kita patut bersyukur, bahwa Kabupaten Nunukan sejak tahun 2019 telah terentaskan atau keluar dari status daerah tertinggal berdasarkan surat keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi ri nomor 79 tahun 2019,” jelasnya.

Untuk mengakselerasi pembangunan, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain / stakeholder diantaranya perguruan tinggi, kabupaten / kota lain, dan dukungan kerjasama khususnya dalam penyediaan pembangkit listrik hybrid plts dan pembangkit listrik biomassa kapasitas 3 mega watt dengan Kyudenko Corporation (under nedo) Jepang. (adv)