Angka Kemiskinan Turun 1,18 Persen Di Tahun 2023

NUNUKAN – Upaya penurunan Angka Kemiskinan terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Pemerintah menyadari, dibutuhkan waktu yang panjang dan kerja keras secara terus menerus untuk dapat mengurangi angka kemiskinan secara berkualitas.

Pada tahun 2017, di awal – awal pemerintahan Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan sebesar 6,71, namun berkat kerja keras dari semua pihak, melalui berbagai program dan bantuan bagi masyarakat, angka tersebut menurun menjadi 5,53 pada tahun 2023 atau turun 1,18 persen.

Penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan buah dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti program pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan sosial, bantuan subsidi ongkos angkut, beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.

Subsidi ongkos angkut barang dan penumpang, hingga fasilitasi pemasangan sambungan kilometer listrik secara gratis.

“Jadi sampai saat ini tercatat pemerintah sudah memberikan bantuan pemasangan sambungan listrik kepada 439 kepala keluarga (KK) yang pendanaannya bersumber dari APBN dan 403 KK yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara,” ungkap Laura.

Sementara khusus untuk program bantuan subsidi ongkos angkut, program ini hanya diberikan bagi masyarakat di wilayah Krayan dan wilayah Lumbis. Hal itu karena mengingat kedua wilayah tersebut sangat sulit dijangkau oleh sarana transportasi.

Anggaran subsidi ongkos angkut penumpang udara yang sudah diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 mencapai kurang lebih Rp. 46 miliar. Sementara untuk subsidi ongkos angkut barang ke daerah – daerah terpencil kurang lebih mencapai Rp. 9,7 miliar.

Bagi masyarakat kurang mampu, yang kondisi rumahnya sudah tidak layak, maka pemerintah telah memberikan bantuan kepada 3.459 unit rumah yang sumber pendanaannya dari APBD Kabupaten Nunukan dan APBN. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial, serta pelayanan jemput bola layanan administrasi kependudukan.

“Kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah daerah menggulirkan program bagi masyarakat yang berprofesi petani dan nelayan dan UMKM, sehingga mereka memiliki peluang untuk mengembangkan usaha, dan menambah penghasilannya,” terang Laura.

Pemerintah juga terus membangun sarana infrastruktur untuk menunjang peningkatan produksi pertanian, diantaranya melalui penambahan sarana irigasi, sehingga pada tahun 2023 tercatat luas potensial daerah irigasi sudah mencapai angka 3.515,44 hektar. Tidak hanya itu, pembangunan jalan usaha tani (JUT) untuk memudahkan para petani mengangkut saran produksi dan hasil pertaniannya juga terus ditambah.

Agar semua program dan kebijakan tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan, maka harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten, tidak boleh hanya sepotong – sepotong, apalagi jika kebijakan dan programnya selalu berubah setiap saat. (adv)