Pemkab Nunukan Berikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Nunukan Tentang RPJPD 2024-2045

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap beberapa pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2045, Selasa (16/7/2024)

Jawaban Pemkab yang disampaikan H. Abdul Munir ini dilakukan dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan. Pemkab memberikan apresiasi kepada semua fraksi DPRD Nunukan.

Namun Pemkab Nunukan tetap berkomitmen melalui sasaran visi dan misi pembangunan RPJPD tahun 2025- 2045, pada misi 1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berkarakter; misi 2 meningkatkan perekonomian yang tangguh dan berbasis sumber daya lokal.

Dimana arah kebijakan transpormasi periode 1 yaitu penguatan fondasi transformasi dimana dalam upaya membangun dasar peningkatan SDM, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas penting dan utama didalam mewujudkan kualitas SDM.

“Melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan tata kelola tenaga pendidik dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, penguatan sekolah yang berkualitas berbasis riset, penguatan penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil, penguatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),” ucap H. Abdul Munir.

Kemudian, di sektor kesehatan, penguatan terhadap pemerataan akses dan peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas dengan fokus afirmasi untuk wilayah perbatasan, membangun dasar perluasan upaya promotive dan preventif, pengentasan stunting, pengendalian penyakit menular dan upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan sesuai dengan kompetensinya.

“Pada misi 2 penguatan fondasi transformasi dengan arah kebijakan membangun dasar pembangunan dan pengembangan wilayah dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing,” jelasnya.

Selain itu, pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan, dan pengembangan industri berbasis teknologi dan berkelanjutan, membangun dasar pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi, membangun dasar pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru, Membangun pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan.

Serta, pengembangan destinasi wisata potensial, membangun dasar industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan keterkaitan umkm pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, dan penerapan kemitraan usaha.

Peningkatan produktivitas bumd termasuk didalamnya penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai idustri halal, penguatan kewirausahaan industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

“Dari empat arah pembangunan ini tentunya juga diikuti dengan arah kebijakan pada penguatan fondasi transformasi dimana upaya perluasan, pemenuhan kesehatan, pemerataan akses dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan afirmasi akses pendidikan dan kesehatan yang belum terjangkau,” tutupnya. (adv)