Disambut Baik, Aliansi Peduli Demokrasi Sampaikan Aspirasi ke DPRD Nunukan

NUNUKAN – Aliansi Peduli Demokrasi menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan untuk menyampaikan aspirasi Jumat (23/8/2024) di Kantor DPRD Nunukan. Aliansi yang terdiri dari organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Nunukan.

Aspirasi dari aliansi mahasiswa ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Nunukan sementara, Arfiah bersama anggota DPRD Nunukan lainnya, yakni Riyantoni, Yakub, Hj. Andi Maryati, Hj. Musdalifa, Saddam Husain, Donal, dan Drs. Syafarudin.

Kehadiran para anggota DPRD ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa, yang selama ini dikenal sebagai agen perubahan dan penjaga demokrasi.

Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua DPRD Nunukan sementara, Arfiah, ST, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa. “Mahasiswa adalah benteng terakhir bagi rakyat yang senantiasa hadir menegakkan demokrasi,” tegas Arfiah.

Menurutnya, peran mahasiswa dalam menjaga dan mengawal jalannya demokrasi di Indonesia sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang ada.

Arfiah juga menekankan bahwa DPRD Nunukan terbuka untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, demi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Terkait tuntutan mahasiswa ia menyatakan bahwa DPRD Nunukan akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan aliansi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi di Nunukan dan akan terus bekerja sesuai dengan aturan dan keputusan yang telah ditetapkan MK.

“Kami akan berusaha agar setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan putusan MK dan kepentingan masyarakat luas,” janjinya.

Kordinator Aliansi Peduli Demokrasi, Fauzi menyampaikan tuntutan Aliansi Peduli Nunukan. Pertama, mereka meminta agar DPRD Nunukan mengambil sikap yang tegas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.

Kedua, aliansi ini mendesak DPRD Nunukan untuk memberikan pernyataan dan pandangan yang jelas terkait putusan MK tersebut. Menurut Aliansi Peduli Demokrasi , sikap yang jelas dari DPRD akan membantu mengurangi kebingungan di masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada di Nunukan, terutama dalam konteks penerapan putusan MK.

Ketiga, Aliansi Peduli Demokrasi meminta agar DPRD Nunukan melibatkan mahasiswa dalam setiap sidang paripurna Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“partisipasi aktif mahasiswa dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa suara generasi muda juga didengar dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan di daerah,” tutupnya. (adv)