Bentuk Tim Pengawasan Bersama, Dorong Potensi Perikanan di Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka kegiatan Pembentukan Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan Sektor Perikanan, Selasa (13/8/2024). Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) RI, serta didukung oleh International Labour Organization (ILO).

“Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja,” ujar Datu Iqro.

“Tujuan utamanya adalah untuk memastikan mitra kerja sosial memahami pentingnya mematuhi undang-undang di tempat kerja demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai Rp 67,534 triliun.

Sementara itu, jumlah pelaku usaha perikanan tangkap (nelayan) di Kaltara mencapai 16.400 orang dengan jumlah kapal perikanan sebanyak 11.117 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 95,95 persen merupakan kapal nelayan kecil/tradisional dengan ukuran di bawah 5 GT yang beroperasi di daerah penangkapan 12 mil laut.

Datu Iqro juga menyoroti Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kaltara pada tahun 2022 yang mencapai 106,5, menandakan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

“Melimpahnya hasil laut di Kalimantan Utara memberikan potensi yang sangat besar bagi sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa dengan pengelolaan yang baik, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kaltara.

Datu Iqro juga berharap pembentukan tim pengawasan bersama ini, melalui Program 8.7 Accelerator Lab ILO Indonesia, dapat mempercepat upaya pemberantasan kerja paksa dan penghapusan pekerja anak, serta mendukung pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Kaltara.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Asisten Deputi I Bidang Kemaritiman Kantor Staf Presiden, Niko Amrullah, Asisten Deputi III Bidang Ketenagakerjaan Kantor Staf Presiden, Fajar Wishnuwardhani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara, H. Haerumuddin, SH, M.AP., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara, Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi, serta National Project Coordinator 8.7 Accelerator Lab Program ILO Jakarta, Muhamad Nour. (dkisp)