DPRD dan Pemkab Bulungan Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2024

TANJUNG SELOR – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD 2024 dan perubahan program pembentukan Perda Bulungan disepakati
DPRD Bulungan bersama Pemda Bulungan.
Kesepakatan itu dilangsungkan pada rapat paripurna dewan DPRD Bulungan, Senin  (22/7/2024).

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pelaksanaan penandatanganan kesepakatan ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan RAPBD perubahan 2024.

“KUA-PPAS perubahan juga disusun untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Ini untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang dinamis. Serta merupakan refleksi dari komitmen kita untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan alokasi sumber daya demi mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien,” ucap Syarwani usai paripurna berlangsung.

Pemda Bulungan saat ini terus berupaya untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan KUA-PPAS perubahan.

Khususnya kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran DPRD yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

“Melalui perubahan anggaran ini, kita berupaya untuk memperkuat sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif dan merata,” jelasnya.

Pemda Bulungan juga melaksanakan penandatangan kesepakatan bersama perubahan program pembentukan Perda Bulungan  2024. Pembentukan Perda merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Peraturan daerah yang baik dan responsif adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan regulasi dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kondisi di lapangan.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang kita buat benar-benar relevan, aplikatif, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada, serta mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah kita,” pesannya.

Dalam perubahan perda ini, Pemda Bulungan telah mencermati berbagai masukan, saran dan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, stakeholder dan para ahli hukum. hal ini dilakukan agar peraturan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, inklusif dan memenuhi prinsip keadilan, transparansi serta akuntabilitas.

“Untuk itu, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses ini, khususnya kepada badan pembentukan peraturan daerah (bapem perda) DPRD dan tim penyusun peraturan daerah yang telah bekerja keras, berdiskusi dan berkolaborasi untuk menyusun perubahan perda ini. Saya berharap perubahan  perda ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi kita dalam menyusun peraturan-peraturan daerah yang lebih baik dan lebih berkualitas,” tutupnya. (adv)