Ketua DPRD Atensi Prioritas 2025, Sektor Pendidikan dan Kesehatan

NUNUKAN – Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengutarakan dalam Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 Pemerintah Daerah Nunukan harus memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu persoalan mendasar masyarakat juga harus segera tuntas yakni listrik dan ketersediaan air bersih pada pembahasan RKPD 2025 diharapkan tidak lagi menjadi bias. Karena persoalan ini kebutuhan ini harus segera teratasi.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Musrenbang tahun 2024, penyusunan RKPD tahun 2025, Senin (25/3/24) di Lantai IV, Kantor Bupati Nunukan.

“Pembangunan di Kabupaten Nunukan masih ada yang keliru, saya berharap Pemkab Nunukan untuk lebih memperhatikan infrastruktur pendidikan, jangan terburu buru membangun RKB nya sebelum meubelernya tersedia, banyak gedung sekolah akhirnya mangkrak,” kata Hj Leppa.

Menurutnya, infrastruktur Pendidikan seperti Gedung (RKB) harus satu paket dengan prasarana belajar, aga Siswa Sekolah dapat memanfaatkan langsung ruang kelas belajarnya.

“Saat ini banyak RKB tapi tidak tersedia kursi, meja dan lemari di dalam kelas, akhirnya menunggu lagi anggaran berikutnya baru bisa digunakan, kalua memang tidak ada anggaran di pending dulu daripada RKB nya tidak ditempati,” saran Ketua DPRD Nunukan.

Ditambahkannya Jika hanya bangunan saja yang pemerintah daerah programkan, saran Hj Leppa, lebih baik ditunda.

Saran dan masukan Ketua DPRD Nunukan ini merupakan catatan terhadap penyusunan RKPD 2025, hal ini dimaksudkan agar pemerintah perlu memilah program kegiatan, dan lebih memprioritaskan program pembanguan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Selain itu, Ketua DPRD Nunukan ini juga memberikan masukan di bidang Kesehatan, ia menjelaskan bahwa Kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, bukan hanya kalangan atas yang perlu Kesehatan, perhatikan juga masyarakat dibawah.

“Sekarang musim kemarau memunculkan penyakit DBD, dinas Kesehatan perlu bertindak cepat untuk melakukan fogging dalam upaya pencegahan, sebelum terjadi peningkatan kasus DBD,” ungkap Hj Leppa.

Karena itu Unsur Pimpinan DPRD Nunukan ini berharap ke seluruh tenaga medis dan Dinas Kesehatan agar memitigasi kemungkinan penyebaran penyakit tersebut.

“Sesegera mungkin diantisipasi, jangan sampai kalang kabut lagi kalau sudah berdampak luas dimasyarakat,” tambanya.

Kedua Bidang ini menjadi perhatian Ketua DPRD Nunukan sebagai Saran dan Masukan ke SKPD yang membidangi sehingga Pembangunan yang diharapkan masyarakat dapat dimanfaatkan sebaiknya baiknya.

Rapat yang dihadiri seluruh penyelenggara pemerintah daerah, organisasi masyarakat., pelaku usaha, akademisi, BUMD, BUMN dan Perbankan serta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. (adv)